beritax.id — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan minimal 10 tahun. Menurutnya, program ini sangat penting karena mampu menciptakan simpul-simpul ekonomi baru dan mengurangi kemiskinan di daerah. Dalam forum “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Luhut mengakui pelaksanaan MBG masih memiliki banyak kekurangan. Namun, ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana perlu memperkuat tata kelola dan membelanjakan anggaran secara benar dan transparan.
Ia menegaskan, “Organisasi BGN ini bukan untuk satu tahun, tapi untuk bertahun-tahun ke depan.”
Pandangan Partai X: Program Baik Harus Terukur dan Tepat Sasaran
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R. Saputra menilai, program MBG memang penting, tapi pelaksanaannya jangan setengah hati. Menurutnya, rakyat sudah terlalu lama menunggu bukti nyata dari janji pemerataan kesejahteraan.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau dana triliunan hanya terserap separuh, rakyat tetap lapar,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan, anggaran Rp335 triliun bukan sekadar angka, melainkan harapan jutaan keluarga miskin untuk mendapat gizi layak. Keterlambatan realisasi MBG harus menjadi bahan evaluasi besar agar tidak berubah jadi proyek seremonial tanpa dampak langsung.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hadir dengan Keadilan Sosial
Partai X berpijak pada prinsip bahwa kesejahteraan rakyat adalah inti keadilan sosial. Program besar seperti MBG harus menjadi jalan pemerataan gizi dan kesejahteraan, bukan alat pencitraan.
“Negara harus hadir bukan hanya dengan kebijakan besar, tapi juga dengan pelaksanaan yang jujur, transparan, dan berorientasi rakyat,” ujar Prayogi.
Dalam prinsipnya, Partai X menegaskan bahwa pembangunan harus berbasis rakyat, bukan berbasis proyek. Gizi yang baik dan pendidikan yang layak merupakan pondasi bangsa berdaya, bukan beban fiskal yang dihindari.
Solusi Partai X: Transparansi, Pengawasan, dan Kemandirian Pangan
Untuk memastikan MBG benar-benar berpihak pada rakyat, Partai X menawarkan tiga langkah konkret:
- Transparansi publik atas realisasi anggaran MBG, dengan laporan berkala dan akses data terbuka bagi masyarakat.
- Pemberdayaan petani dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG agar uang rakyat berputar di daerah.
- Audit sosial partisipatif yang melibatkan kampus, ormas, dan komunitas desa guna mencegah penyimpangan anggaran.
Partai X menegaskan, kemandirian pangan dan gizi hanya bisa tercapai bila rantai ekonomi rakyat ikut terlibat.
Partai X menilai MBG bisa menjadi warisan kebijakan bersejarah bila dijalankan dengan konsisten, transparan, dan adil. Namun, tanpa perbaikan sistem dan kesungguhan moral, program sebesar apa pun tidak akan menghapus kemiskinan.
“Rakyat sudah lama menunggu aksi, bukan lagi janji. Makan bergizi harus jadi bukti, bukan sekadar wacana prestisius,” pungkas Prayogi.
