beritax.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko donasi di depan kantor Bupati Pati sejak 19 Agustus 2025. Posko itu difungsikan sebagai wadah pengumpulan uang Rp 5 ribu hingga kendaraan untuk ongkos ke Jakarta. Donasi digunakan untuk aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada 2 hingga 3 September 2025. Warga secara bergantian menyumbang, bahkan menyediakan bus dan pikap untuk transportasi massa. Aksi ini menuntut agar KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek perkeretaapian DJKA.
Rakyat Bergerak, Penguasa Bungkam
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai aksi ini adalah bentuk keputusasaan rakyat. Menurutnya, tugas negara itu sederhana: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun kini, rakyat justru harus merogoh kocek untuk menuntut keadilan. Rakyat berdonasi demi melawan korupsi, sedangkan penguasa lebih sibuk menutupi kesalahan. Situasi ini menunjukkan jurang keadilan semakin lebar, dengan rakyat berkorban sementara pejabat masih menikmati kenyamanan.
Partai X menegaskan, negara harus berdiri di atas kepentingan rakyat. Pemerintah hanyalah pelayan, bukan tuan yang merasa berkuasa. Keadilan bukan hadiah, melainkan kewajiban yang dijamin konstitusi. Dalam prinsip Partai X, rakyat adalah raja, sementara pejabat hanyalah pekerja negara. Bila rakyat sampai harus mendanai perjuangan melawan korupsi, itu bukti negara telah gagal menjalankan fungsinya.
Solusi Partai X untuk Menegakkan Keadilan
Partai X menawarkan sembilan jalan penyembuhan bangsa yang relevan dalam kasus ini. Pertama, pemisahan tegas negara dari pemerintah agar rakyat tidak ikut menjadi korban pejabat korup. Kedua, reformasi hukum berbasis kepakaran agar penindakan kasus korupsi tidak tunduk pada kekuasaan. Ketiga, penguatan birokrasi digital agar aliran dana publik dapat dipantau secara transparan. Keempat, musyawarah kenegarawanan nasional melibatkan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk merumuskan tata kelola baru. Dengan langkah ini, rakyat tidak lagi harus iuran demi mendesak penegakan hukum yang seharusnya dijalankan negara.
Rakyat Harus Diberi Kepastian
Partai X menegaskan, keadilan tidak boleh lahir dari donasi rakyat. Penegakan hukum adalah kewajiban negara, bukan beban masyarakat. Ketika rakyat berkorban menuntut keadilan, artinya sistem hukum sudah kehilangan wibawa. Partai X menuntut KPK bekerja cepat, tegas, dan independen dalam mengusut kasus Sudewo. Negara harus hadir membela rakyat, bukan membiarkan mereka menanggung ongkos melawan korupsi.
