beritax.id – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin kembali mengungkit utang janji Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum direalisasi. Janji itu adalah pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah sebagai kelanjutan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Ma’ruf menyebut Prabowo secara langsung menyatakan masih memiliki utang moral kepadanya dalam bentuk pembentukan lembaga baru tersebut. Ia mengungkapkan hal itu saat membuka Indonesia Sharia Forum 2025 di Jakarta.
Menurut Ma’ruf, komite yang saat ini berjalan kurang optimal karena diisi pejabat sibuk. Karena itu, transformasi menjadi badan khusus dianggap lebih strategis untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah secara terkoordinasi. Ia menambahkan bahwa pembentukan badan tersebut tinggal menunggu Keputusan Presiden.
Partai X: Rakyat Tak Butuh Drama Utang Janji, Tapi Kebijakan Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menanggapi pernyataan Ma’ruf dengan nada kritis. Menurutnya, rakyat hari ini sedang berjuang membayar cicilan, bukan sibuk menghitung janji antara pejabat.
“Kalau semua utang janji bicara mau ditagih satu-satu, rakyat keburu kehabisan nasi dan harapan,” ujar Rinto.
Ia menilai persoalan ekonomi bangsa jauh lebih mendesak dari urusan pembentukan lembaga baru. Di saat harga bahan pokok tak stabil, lapangan kerja terbatas, dan UMKM kesulitan akses modal, membahas lembaga bukanlah prioritas rakyat.
Prinsip Partai X: Ekonomi Syariah Jangan Sekadar Nama, Tapi Solusi Riil
Rinto mengingatkan bahwa ekonomi syariah seharusnya menjadi solusi konkret atas krisis ekonomi rakyat.
Prinsip Partai X menekankan bahwa ekonomi rakyat harus dibangun dari bawah, berbasis gotong royong, keadilan distribusi, dan keberpihakan pada usaha mikro.
“Kalau mau bangun ekonomi syariah, mulai dulu dari koperasi pesantren, petani kecil, dan nelayan tradisional. Jangan dari rapat-rapat hotel berbintang,” tegas Rinto.
Menurut Partai X, penguatan ekonomi syariah bukan hanya membentuk badan baru. Tapi membentuk sistem ekonomi yang menjamin keadilan sosial dan kemandirian umat, bukan hanya pencitraan religius ekonomi pejabat. Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X: Sekolah Negarawan dan Desentralisasi Ekonomi
Sebagai langkah konkret, Partai X mendorong perluasan Sekolah Negarawan untuk mencetak birokrat dan pemimpin daerah yang mengerti prinsip ekonomi rakyat. Mereka dilatih untuk menjawab tantangan struktural ekonomi, bukan hanya menjawab utang pejabat.
Partai X juga mendesak pemerintah mendesentralisasi pengembangan ekonomi syariah, agar tidak bertumpu pada satu badan di Jakarta. Rakyat desa juga harus merasakan ekonomi syariah yang adil, bukan hanya pejabat kota.
Partai X menyimpulkan bahwa urusan janji belum lunas antar pejabat tidak boleh menjadi prioritas pemerintahan hari ini. Pemerintah wajib mengutamakan tanggung jawab konstitusionalnya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur dengan adil.
“Kalau rakyat bisa hidup layak, adil, dan tidak tercekik harga pasar, itu baru bukti janji benar-benar ditepati,” pungkas Rinto.
