beritax.id — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permohonan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Otto Cornelis Kaligis, dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka dan penahanan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam permohonannya, pihak Lodewyk menilai tindakan penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kuasa hukum juga meminta agar seluruh keputusan yang berkaitan dengan proses hukum tersebut dinyatakan tidak sah serta meminta pemulihan hak hukum kliennya. Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan program strategis pemerintah yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Di tengah upaya negara menjalankan program pelayanan publik berskala besar, persoalan tata kelola, transparansi, dan penegakan hukum menjadi aspek penting agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Prayogi R Saputra: Hukum Harus Menjadi Instrumen Perlindungan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurut Prayogi, penegakan hukum merupakan bagian dari kewajiban negara dalam melindungi rakyat dan memastikan keadilan berjalan tanpa membedakan latar belakang seseorang, jabatan, maupun posisi sosial. “Negara tidak boleh hadir hanya ketika melakukan penindakan, tetapi juga harus memastikan proses hukum berjalan benar, transparan, dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat,” ujar Prayogi. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh kehilangan tujuan utamanya, yakni menciptakan ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kritis: Penegakan Hukum Harus Menghindari Persepsi Ketidakadilan
Menurut Prayogi, kasus dugaan korupsi harus diproses secara serius karena korupsi menyangkut kerugian negara dan hak masyarakat. Namun, proses hukum tetap harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, pembuktian, serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Ia menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menunjukkan banyaknya orang yang diproses hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan. “Rakyat membutuhkan kepastian bahwa hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan, kepentingan tertentu, atau perbedaan perlakuan,” katanya.
Prayogi menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat apabila masyarakat melihat bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Objektif: Kasus MBG Harus Menjadi Momentum Perbaikan Tata Kelola
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG menjadi perhatian karena program tersebut memiliki tujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung sebelumnya menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program, termasuk dugaan penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan serta dugaan penggelembungan harga sejumlah pengadaan barang.
Di sisi lain, pihak Lodewyk melalui praperadilan mempertanyakan keabsahan proses hukum yang dilakukan penyidik. Menurut Prayogi, kedua aspek tersebut harus ditempatkan secara seimbang. Negara wajib memberantas dugaan korupsi, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara profesional dan akuntabel. “Penegakan hukum yang kuat bukan hanya dilihat dari siapa yang dihukum, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut menjaga prinsip keadilan,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hadir sebagai Pelindung dan Pelayan Rakyat
Prayogi menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip Partai X, negara merupakan entitas yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah yang harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam prinsip tersebut, tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Fungsi melindungi rakyat berkaitan dengan hadirnya lembaga negara yang menjaga keamanan dan kepastian hukum. Sementara fungsi melayani dan mengatur rakyat dijalankan oleh pemerintah melalui kebijakan publik. Prayogi menilai bahwa pejabat negara bukanlah kelompok yang berada di atas rakyat. Melainkan pelayan rakyat yang memiliki tanggung jawab menjalankan amanah publik. Prinsip Partai X juga menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara.
Solutif: Reformasi Tata Kelola agar Hukum dan Program Publik Berpihak kepada Rakyat
Berdasarkan prinsip tersebut, Prayogi menyampaikan sejumlah solusi agar penegakan hukum dan tata kelola program pemerintah semakin kuat.
1. Pastikan Proses Hukum Transparan dan Berbasis Bukti
Menurut Prayogi, setiap proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme yang terbuka, profesional, dan sesuai aturan. Penyidik harus memastikan setiap penetapan tersangka memiliki dasar hukum yang kuat sehingga pemberantasan korupsi tetap mendapat dukungan masyarakat.
2. Perkuat Pengawasan Program Strategis Negara
Program yang menggunakan anggaran besar dan menyangkut kebutuhan rakyat harus memiliki sistem pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Prayogi menilai program seperti MBG harus dikelola dengan prinsip efektif, efisien, dan transparan. Sebagaimana prinsip pengelolaan negara yang bertujuan menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul dugaan penyimpangan, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pencegahan.
3. Utamakan Kepentingan Penerima Manfaat
Menurut Prayogi, setiap program pemerintah harus kembali kepada tujuan awalnya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks MBG, fokus utama harus tetap memastikan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat memperoleh pelayanan gizi yang berkualitas, bukan terganggu oleh persoalan tata kelola. “Program rakyat harus kembali kepada rakyat. Anggaran negara harus menghasilkan manfaat nyata, bukan menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
4. Bangun Aparatur Negara yang Berintegritas
Prayogi menekankan pentingnya menghadirkan negarawan dan aparatur yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah.Menurut prinsip Partai X, negarawan adalah sosok yang bijaksana, berwibawa, visioner. Serta berkomitmen memastikan pengelolaan negara berjalan efektif, efisien, transparan, dan bertujuan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Penutup: Hukum yang Adil Menjadi Fondasi Kepercayaan Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara harus berjalan beriringan. Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghukum pelanggaran. Tetapi juga negara yang mampu memastikan setiap proses berjalan adil, transparan, dan dipercaya masyarakat. “Rakyat tidak membutuhkan hukum yang keras semata, tetapi hukum yang adil. Karena tujuan akhir negara adalah menghadirkan rasa aman, pelayanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” tutup Prayogi.
