beritax.id – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa masa vonis terhadap pengacara Silfester Matutina belum kedaluwarsa. Ia menyebut Kejaksaan Agung dapat segera melakukan eksekusi. Mahfud menilai argumen tim hukum Silfester yang menyebut vonis sudah kedaluwarsa adalah keliru dan menyalahi ketentuan hukum pidana.
Mahfud menjelaskan, Silfester divonis berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagai pelaku fitnah, yang masuk kategori kejahatan, bukan pelanggaran. Ia memaparkan bahwa masa kedaluwarsa eksekusi adalah 16 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Vonis tersebut, kata Mahfud, sudah inkrah sejak enam tahun lalu sehingga masih jauh dari batas kedaluwarsa.
Mahfud mempertanyakan alasan Kejaksaan belum mengeksekusi putusan tersebut. Ia menekankan bahwa publik berhak tahu alasan penundaan ini. Ia juga menepis alasan bahwa perdamaian antara terpidana dan korban bisa menghentikan eksekusi. Menurutnya, putusan pengadilan wajib dijalankan tanpa pengecualian.
Kritik Partai X atas Ketimpangan Eksekusi Hukum
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai, penegakan hukum di Indonesia sering kali cepat jika menyasar rakyat kecil, namun lambat untuk kelompok berpengaruh. Menurut Rinto, jika hukum ingin dipercaya, eksekusi harus adil tanpa pandang bulu.
Berdasarkan prinsip Partai X, hukum adalah instrumen negara untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan setara untuk semua pihak. Tidak boleh ada kompromi dalam menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Solusi Partai X untuk Reformasi Eksekusi Hukum
Partai X mengusulkan pembentukan unit eksekusi hukum independen yang diawasi langsung oleh publik dan lembaga yudikatif. Unit ini akan memastikan setiap putusan inkrah dieksekusi tepat waktu tanpa intervensi kekuasaan. Selain itu, diperlukan sistem pelaporan publik berkala terkait status eksekusi agar rakyat dapat memantau langsung.
Partai X menegaskan, eksekusi hukum tidak boleh tebang pilih. Jika negara ingin dipercaya, jangan hanya cepat menghukum rakyat. Tegakkan hukum dengan keberanian, kejujuran, dan kesetaraan demi keadilan bagi seluruh warga.
