Pemerintah telah menaikkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun di tahun 2025. Kenaikan ini hampir dua setengah kali lipat dari rencana awal, yang diklaim sebagai upaya serius dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan, jumlah anggaran untuk program MBG membengkak lantaran target penerima manfaat bertambah. Semula, program MBG ditargetkan untuk diberikan kepada 17,9 juta orang, kini menjadi 82,9 juta orang.
“Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat dimaksimalkan di tahun 2025, sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggarannya kita antisipasi menyiapkan Rp171 triliun,’ ungkapnya, dikutip dari CNN.com.
Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi. Beberapa pihak memandangnya sebagai langkah maju dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan efektivitas program ini, mengingat pengelolaan anggaran sebesar itu memerlukan transparansi dan pengawasan ketat agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan.
Partai X: Pemerintah Harus Jalankan Tugasnya dengan Baik
Menanggapi lonjakan anggaran ini, Direktur X-Institue, Prayogi R. Saputra mengingatkan, negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, setiap kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.
“Kenaikan anggaran yang besar ini harus dikawal dengan ketat. Jangan sampai niat baik ini malah menjadi ladang pemborosan. Pemerintah harus memastikan bahwa program ini benar-benar berdampak positif bagi rakyat, bukan hanya sekadar pencitraan,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Efektif, Efisien, dan Transparan
Partai X menegaskan, pengelolaan negara harus berlandaskan efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Dalam pandangan Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan secara bertanggung jawab demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, negara yang ideal menurut Partai X adalah negara yang dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dan transparan, dengan tujuan utama menjaga kedaulatan serta menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan membawa manfaat nyata bagi rakyat.
Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, Partai X menuntut agar pemerintah memberikan laporan detail mengenai penggunaan anggaran MBG, termasuk mekanisme distribusi dan pengawasannya.
Prayogi menegaskan, kebijakan sebesar ini harus dirancang dengan kajian mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program populis semata, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
“Kami meminta pemerintah untuk membuka data perencanaan dan pelaksanaan program ini kepada publik. Ini penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan bahwa anggaran yang besar ini tidak terbuang sia-sia,” pungkasnya.
