beritax.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah tidak cukup sekadar membelanjakan anggaran, tetapi harus memastikan realisasinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengingatkan bahwa setiap kegiatan harus mengefisienkan setiap rupiah agar manfaatnya besar bagi rakyat. “Efisiensi tata kelola keuangan bukan sekadar administrasi, tetapi strategi substantif demi kesejahteraan rakyat,” ujar Yusharto saat Bimtek IPKD Maluku Utara.
Pemerintah Harusnya Lindungi dan Layani, Bukan Sekadar Belanja
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya belanja anggaran. “Tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan bijak,” tegas Prayogi. Jika anggaran banyak tapi rakyat tetap tidak merasakan layanan publik yang baik, maka pemerintah telah gagal jalankan tugas dasarnya.
Menurutnya, realisasi anggaran yang boros tapi tidak menyentuh kebutuhan rakyat hanyalah bentuk pemborosan terstruktur. Bukan sekadar salah kelola, tapi juga pengabaian terhadap amanat konstitusi dan fungsi pemerintah sebagai pelayan rakyat.
Partai X menilai negara bukan sekadar mesin birokrasi yang menyerap anggaran, tetapi entitas yang wajib menghadirkan keadilan.
Dalam pandangan Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat menjalankan kekuasaan secara transparan dan efektif.
Ketika pelayanan publik tetap buruk meskipun anggaran besar, berarti proses pemerintahan dan pengawasan telah gagal. “Ini bukan soal teknis, ini soal etika dan tanggung jawab,” lanjut Prayogi. Pemerintahan yang sehat adalah yang anggarannya dirasakan oleh rakyat, bukan hanya tercatat dalam laporan.
Inovasi Tak Boleh Gagal Paham: Harus Etis dan Solutif
Prayogi juga menyoroti pujian terhadap inovasi pembayaran Jamsostek nelayan oleh Pemprov Maluku Utara. “Itu bagus jika benar pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan bukan sekadar pencitraan,” ujarnya. Menurutnya, inovasi harus etis, menyentuh kebutuhan riil rakyat, dan mampu dioperasionalkan dengan jelas.
Partai X mendukung inovasi, tapi bukan inovasi basa-basi yang tidak menyentuh hajat hidup rakyat kecil. Inovasi yang baik adalah yang membangun solusi berkelanjutan dan dapat direplikasi di daerah lain.
Solusi Partai X: Hadir Lewat Pelayanan, Bukan Anggaran Kosong Makna
Solusi Partai X sederhana tapi tegas: pengelolaan keuangan harus dijalankan oleh negarawan, bukan sekadar administrator. Negarawan menurut Partai X adalah mereka yang bijak dan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok.
Setiap rupiah anggaran publik harus menjawab kebutuhan dasar rakyat: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk itu, Partai X mengusulkan:
- Audit partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan realisasi anggaran.
- Penerapan anggaran berbasis kebutuhan, bukan proyek tahunan.
- Reformasi SDM birokrasi berbasis etika dan akuntabilitas pelayanan.
- Penguatan sistem inovasi publik dengan pelatihan dan pendanaan khusus bagi daerah tertinggal.
- Penetapan indikator pelayanan publik yang wajib diumumkan secara berkala oleh kepala daerah.
Dengan langkah-langkah ini, Partai X meyakini bahwa negara akan kembali hadir sebagai entitas yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Partai X menutup pernyataannya dengan desakan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk tidak sekadar sibuk dengan sistem dan laporan. “Anggaran itu hanya berarti jika hadir sebagai layanan nyata yang dirasakan rakyat,” tegas Prayogi. Sudah saatnya reformasi birokrasi dikembalikan pada akarnya: keberpihakan kepada rakyat.
