beritax.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan rencana pemerintah untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Program ini akan menyasar kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.
“Insya Allah kalau semuanya lancar, tahun depan akan ada MBG untuk lansia dan disabilitas,” ujar Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Ia memperkirakan program tersebut akan menjangkau 100 ribu lansia dan 30 ribu penyandang disabilitas. Program ini disebut sebagai bagian dari transformasi program sosial agar lebih inklusif dan tepat sasaran.
Kementerian Sosial juga akan memperbaiki data penerima manfaat agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. “Menu, pelayanan, dan data penerima akan disempurnakan agar bantuan lebih efektif,” jelasnya.
Partai X: Jangan Hanya Janji, Wujudkan dengan Aksi Nyata
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menyambut baik inisiatif pemerintah memperluas cakupan MBG. Namun ia menekankan bahwa program sosial tidak boleh berhenti di tataran janji atau seremonial.“Rakyat, terutama lansia dan penyandang disabilitas, butuh aksi nyata, bukan janji,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa program seperti MBG harus benar-benar melindungi dan memberdayakan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban negara.
Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau MBG mau diperluas, pastikan ketiganya berjalan seimbang: perlindungan, pelayanan, dan pengaturan yang adil,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Keadilan Sosial dan Keberpihakan untuk yang Rentan
Dalam pandangan Partai X, keadilan sosial tidak boleh berhenti pada angka penerima bantuan. Program MBG bagi lansia dan disabilitas harus menjamin akses, kualitas, dan keberlanjutan.
“Jangan sampai program ini hanya proyek populis. Lansia dan difabel harus diperlakukan sebagai warga terhormat, bukan sekadar penerima bantuan,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan, setiap kebijakan sosial harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan martabat. Pemerintah wajib memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan bantuan serta memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan.
Solusi Partai X: Integrasi Data, Pengawasan Publik, dan Pemberdayaan Mandiri
Sesuai Prinsip Tata Kelola yang Adil dan Efisien, Partai X mengusulkan tiga langkah utama agar MBG untuk lansia dan disabilitas benar-benar efektif:
- Integrasi Data Sosial Nasional.
Data penerima harus diverifikasi lintas lembaga agar akurat, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran. - Transparansi dan Pengawasan Publik.
Pelaksanaan MBG perlu melibatkan lembaga masyarakat dan komunitas sosial sebagai pengawas independen. - Pemberdayaan Mandiri.
Program bantuan harus disertai pelatihan dan kegiatan sosial yang mendorong lansia dan disabilitas tetap produktif. - Distribusi yang Adil dan Merata.
Pemerintah daerah harus memastikan distribusi bantuan menjangkau daerah terpencil dan masyarakat miskin kota.
“Bansos itu perlu, tapi lebih penting adalah pemberdayaan yang membuat rakyat tidak bergantung selamanya,” tegas Prayogi.
Penutup: Negara Hadir Jika Rakyat Merasa Dilindungi
Partai X menegaskan, kehadiran negara bukan diukur dari jumlah program, tapi dari rasa aman rakyat. Jika lansia dan penyandang disabilitas masih kesulitan makan, artinya negara belum hadir sepenuhnya.
“Negara harus memastikan setiap warga terlepas dari usia dan kondisi bisa hidup bermartabat,” ujar Prayogi. Ia menutup dengan penegasan bahwa kesejahteraan tidak boleh berhenti di wacana, tapi harus terasa di meja makan rakyat.
“Jika program MBG ini benar dijalankan dengan niat tulus dan tata kelola bersih, itulah bukti kehadiran negara yang sejati adil, melayani, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
