beritax.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong sektor perbankan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan secara mudah, cepat, dan murah. Ia menegaskan, bank harus hadir dengan solusi nyata agar rakyat bisa memiliki rumah tanpa terjerat rentenir.
“Bank harus hadir dengan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi rakyat,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.
Ara menekankan pentingnya peran Bank Mandiri, OJK, dan BI untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang berpihak pada rakyat. Program ini, katanya, bukan hanya urusan angka dan suku bunga, tetapi soal keberpihakan negara kepada rakyat miskin yang ingin memiliki hunian layak.
Rakyat Butuh Rumah, Bukan Janji Manis Kredit
Kementerian PKP meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan untuk mendukung UMKM dan pekerja berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan bisa mendorong ketersediaan perumahan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun di lapangan, banyak masyarakat mengeluh. Akses KUR Perumahan masih terhambat oleh prosedur berbelit, jaminan sulit, dan bunga tidak serendah yang dijanjikan. Spanduknya indah, tapi rakyat tetap ditolak karena tidak punya slip gaji atau agunan.
Partai X: Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Mempromosikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R. Saputra menegaskan, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, kebijakan pembiayaan rakyat tidak boleh berhenti di slogan “mudah dan murah”.
“Kalau rakyat masih susah mengakses, itu bukan program, tapi pajangan kebijakan,” ujar Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa perbankan nasional seharusnya menjadi alat pemerataan kesejahteraan, bukan instrumen profit belaka.
“Rakyat tidak butuh brosur bank, rakyat butuh kunci rumah,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan, Bukan Pemegang Kekuasaan
Dalam Prinsip Partai X, ditegaskan bahwa pemerintah hanyalah bagian kecil dari rakyat yang diberi amanah melayani seluruh rakyat secara adil dan transparan. Pemerintah wajib memastikan kebijakan pembiayaan benar-benar menyentuh rakyat, bukan berhenti di meja korporasi.
Birokrasi yang panjang dan syarat yang tak manusiawi adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat pelayanan publik.
Solusi Partai X: Keadilan Finansial, Bukan Sekadar Kredit Murah
Partai X mengajukan solusi konkret agar KUR Perumahan benar-benar menjadi sarana pemerataan kesejahteraan:
- Digitalisasi seleksi dan verifikasi KUR Perumahan, agar rakyat tidak tersandera birokrasi.
- Penetapan plafon bunga progresif berbasis kemampuan ekonomi daerah, bukan satu skema nasional yang timpang.
- Skema kolaboratif antara pemerintah, koperasi, dan BUMDes, agar rakyat punya akses tanpa agunan berat.
- Audit transparansi oleh lembaga independen, memastikan dana subsidi benar-benar sampai ke penerima manfaat.
Partai X menilai, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan hak dasar setiap warga negara. Negara wajib memastikan rakyat tidak hanya bisa bermimpi memiliki rumah, tapi benar-benar tinggal di dalamnya.
“Kalau KUR Perumahan hanya mudah di spanduk tapi sulit di bank, berarti negara masih gagal melayani,” tutup Prayogi.
