beritax.id – Sistem Pengadaan Elektronik (e-procurement) di Indonesia bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, meskipun sistem ini telah diperkenalkan untuk meminimalisir korupsi, krisis pengawasan tetap menjadi masalah besar. Meskipun banyak data tersedia dalam sistem digital, pengawasan yang kurang ketat membuat manipulasi tender dan penyalahgunaan anggaran tetap terjadi. Tanpa pengawasan yang memadai, sistem ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Kurangnya Pengawasan: Celah Korupsi dalam E-Procurement
Sistem pengadaan elektronik menawarkan banyak kemajuan, tetapi tanpa pengawasan yang efektif, risiko manipulasi tetap tinggi. Laporan keuangan dan tender yang transparan bisa disalahgunakan melalui persekongkolan di luar sistem. Misalnya, meskipun proses tender tercatat dalam e-procurement, beberapa pihak tetap dapat mengatur hasilnya di luar pengawasan sistem, dengan menawarkan harga yang tidak wajar atau bekerja sama dengan pihak terkait.
Contoh terbaru dapat dilihat pada proyek pengadaan barang di sektor kesehatan. Meskipun pengadaan dilakukan secara elektronik, proses tender dikuasai oleh beberapa perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pengadaan. Mereka bekerja sama untuk memenangkan tender dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya, meskipun harga tersebut jauh dari standar yang seharusnya.
Masalah Utama: Ketergantungan pada Data Digital Tanpa Pengawasan Fisik
Salah satu masalah utama dalam sistem pengadaan elektronik adalah ketergantungan yang berlebihan pada data digital, tanpa verifikasi fisik yang memadai. Meskipun data yang ada dalam sistem e-procurement dapat diakses oleh pengawas dan lembaga terkait, tidak ada jaminan bahwa pengadaan yang tercatat benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Proyek yang tidak diawasi secara langsung sering kali menjadi sasaran manipulasi, karena tidak ada mekanisme untuk memastikan kesesuaian antara data dalam sistem dan hasil fisik proyek.
Pengawasan yang lebih mendalam, baik melalui audit investigatif maupun verifikasi fisik, diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat dalam e-procurement memang sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Solusi untuk Memperbaiki Pengawasan dalam E-Procurement
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan pengawasan dalam sistem pengadaan elektronik. Salah satu solusi utama adalah penerapan audit berbasis teknologi yang dapat menganalisis pola-pola transaksi dalam sistem untuk mendeteksi kecurangan. Penggunaan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mendeteksi anomali yang mungkin terlewatkan oleh pengawasan manual.
Selain itu, peningkatan kapasitas pengawasan fisik juga perlu dilakukan. Lembaga pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus memperkuat peran mereka dalam memverifikasi hasil fisik proyek dan tidak hanya mengandalkan data yang ada di sistem elektronik. Pengawasan yang melibatkan verifikasi fisik akan memperkecil ruang untuk manipulasi.
Transparansi yang Lebih Besar dan Partisipasi Publik
Penting juga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan e-procurement. Masyarakat harus diberikan akses yang lebih besar terhadap data pengadaan untuk mendorong pengawasan sosial. Dengan adanya platform yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi terkait proses pengadaan dan hasil proyek, penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.
Kesimpulan: Menjamin Pengadaan yang Akuntabel dan Transparan
Meskipun sistem pengadaan elektronik telah membawa banyak kemajuan, krisis pengawasan yang masih ada harus segera diatasi. Dengan memperkuat pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan verifikasi fisik proyek, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, kita dapat menciptakan pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa e-procurement dapat mencapai tujuannya dalam mengurangi korupsi dan memaksimalkan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan rakyat.
