beritax.id – Krisis kedaulatan rakyat di Indonesia semakin nyata, terutama dalam sistem demokrasi yang ada. Meskipun rakyat diakui sebagai pemegang kedaulatan negara, dalam praktiknya mereka tidak memiliki kendali yang memadai atas kebijakan yang diambil pemerintah. Demokrasi yang seharusnya memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah negara kini dikuasai oleh kepentingan pejabat ekonomi dan segelintir pejabat yang seringkali tidak memperhatikan kepentingan mayoritas rakyat.
Kepentingan Pejabat Ekonomi yang Mendominasi
Sebagian besar keputusan penting yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan justru dipengaruhi oleh kepentingan segelintir pejabat ekonomi yang lebih mengutamakan stabilitas jangka pendek dan keuntungan. Keputusan mengenai kebijakan fiskal, utang negara, dan pengelolaan sumber daya alam, sering kali tidak melibatkan rakyat secara aktif. Rakyat hanya menjadi penonton dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tanpa diberikan saluran yang efektif untuk mengoreksi atau mempengaruhi kebijakan tersebut.
Partisipasi Rakyat yang Terbatas
Meskipun demokrasi Indonesia diakui secara formal, substansi dari demokrasi tersebut semakin terkikis. Rakyat hanya dilibatkan dalam pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Setelah itu, peran mereka hampir tidak ada, sementara kekuasaan berada di tangan segelintir pejabat yang memiliki akses langsung ke pengambilan keputusan strategis. Demokrasi menjadi sebuah prosedur kosong, yang hanya memberikan legitimasi kepada mereka yang sudah berkuasa. Sementara rakyat tidak memiliki kontrol yang nyata atas kebijakan yang diambil.
Solusi untuk Memperbaiki Krisis Kedaulatan Rakyat
Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan demokrasi kembali berpihak pada rakyat, beberapa langkah perlu diambil:
- Penguatan MPR sebagai Wakil Rakyat: MPR harus dikembalikan perannya sebagai lembaga yang mengawasi eksekutif dan memberikan arahan strategis sesuai dengan kepentingan rakyat. MPR harus menjadi lembaga yang netral dan tidak terikat pada kepentingan partai politik atau kelompok tertentu.
- Transparansi dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi: Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat harus dibuka untuk publik, dengan mekanisme pengawasan yang kuat.
- Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Kebijakan: Partisipasi rakyat tidak boleh berhenti hanya pada saat pemilu. Pemerintah harus menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan strategis. Adapun baik melalui forum publik, referendum, atau musyawarah nasional.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kedaulatan rakyat dapat dipulihkan dan demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi prosedur formal. Tetapi sebuah sistem yang benar-benar melibatkan rakyat dalam setiap langkah pengambilan keputusan yang mempengaruhi negara.
