beritax.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi di Kalimantan Barat (Kalbar). Penyidik KPK sudah memulai penggeledahan di salah satu kabupaten dalam wilayah tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa kegiatan tersebut bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), melainkan tindak lanjut Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Tessa menyatakan detail perkara akan diumumkan setelah seluruh kegiatan lapangan selesai.
Partai X Dukung Penuh, Tapi Waspada Sandiwara Pejabat
Menanggapi langkah ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang konsisten. Namun, Rinto mengingatkan pentingnya memastikan operasi KPK bukan sekadar sandiwara untuk meredam kritik publik.
“Operasi hukum harus transparan dan berujung pada keadilan, bukan sekadar pertunjukan kekuasaan,” ujar Rinto. Ia menekankan, sesuai prinsip Partai X, tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.
Partai X meminta KPK mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap penyidikan. Menurut Rinto, rakyat berhak tahu kebenaran dan berhak melihat keadilan ditegakkan tanpa tebang pilih.
“Kami mengingatkan, KPK harus fokus pada pengusutan hingga tuntas korupsi kalbar, bukan hanya membuat headline sesaat,” tambahnya. Partai X percaya, tanpa integritas, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi alat pemerintah yang membahayakan demokrasi.
Jangan Biarkan Kepercayaan Rakyat Dirusak
Partai X memperingatkan, setiap kegagalan dalam menjaga integritas operasi hukum akan menggerus kepercayaan rakyat kepada lembaga negara. “Korupsi harus diberantas, bukan dikemas menjadi drama untuk menyelamatkan muka penguasa,” tegas Rinto.
Dalam prinsip Partai X, kepercayaan rakyat adalah modal utama untuk membangun pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Karena itu, Partai X meminta KPK berani bersikap independen dari tekanan manapun.
Sebagai partai yang kritis, objektif, dan solutif, Partai X menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus nyata, menyeluruh, dan bebas kepentingan. “KPK harus membuktikan diri sebagai benteng rakyat, bukan alat penguasa,” ujar Rinto.
Partai X berkomitmen terus mengawal penegakan hukum yang jujur, berani, dan berpihak kepada keadilan sejati. Setiap penyidikan harus bermuara pada perubahan sistem, bukan hanya pergantian aktor.