beritax.id— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Rizal, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC. Adapun kini Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, terlibat dalam praktik meloloskan barang impor ilegal.
Rizal bersama beberapa pejabat DJBC lainnya serta pihak swasta dari PT Blueray Cargp. Adapun yang diduga terlibat dalam praktik penyelundupan barang impor, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK menduga adanya penerimaan jatah bulanan sebesar Rp7 miliar untuk meloloskan barang impor tanpa pemeriksaan yang memadai.
Keprihatinan terhadap Praktik Korupsi di Bea Cukai dan Pajak
Kasus ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang telah mengakar di institusi penting negara. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan bahwa kasus ini merupakan bukti jelas mengapa perlu dilakukan reformasi yang mendalam di lingkungan DJP dan DJBC. “Korupsi harus dibersihkan tuntas, dan tidak ada kompromi dalam penegakan hukum,” tegas Rinto.
Reformasi yang Dibutuhkan di DJP dan DJBC
Rinto mengusulkan solusi yang lebih radikal untuk memutus jaringan korupsi di DJP dan DJBC. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemangkasan atau pergantian pejabat di level eselon II dan III dengan mengganti mereka yang terlibat dalam jaringan informal yang disebut “clique.”
Rinto menegaskan bahwa “clique” ini menjadi faktor penghambat utama dalam perubahan yang efektif di DJP dan DJBC. Para pejabat yang terlibat dalam “clique” ini sering kali mengontrol jalannya keputusan dan mutasi pejabat, menghambat penerapan sistem merit yang lebih transparan dan adil.
Membangun Sistem yang Transparan dan Berintegritas
Untuk mengatasi masalah ini, Partai X mendesak adanya pemangkasan besar-besaran di level pejabat menengah DJP dan DJBC. Selain itu, Rinto menekankan bahwa sistem merit harus diterapkan lebih ketat, dengan melibatkan pejabat dari luar DJP dan DJBC yang memiliki rekam jejak berintegritas. Dengan demikian, “clique” lama dapat dibubarkan. Serta pejabat baru yang lebih profesional dan berkomitmen dapat membangun kepercayaan publik terhadap institusi ini.
Solusi dari Partai X
Beberapa langkah yang disarankan Partai X untuk reformasi DJP dan DJBC adalah sebagai berikut:
- Penggantian Pejabat Secara Menyeluruh – Melakukan pergantian pejabat yang terlibat dalam “clique” dengan profesional berintegritas dari luar DJP dan DJBC.
- Penerapan Sistem Merit yang Ketat
Memastikan bahwa pengangkatan pejabat di DJP dan DJBC hanya berdasarkan kompetensi dan rekam jejak yang jelas. - Peningkatan Transparansi – Mengimplementasikan sistem yang memungkinkan pengawasan publik yang lebih ketat terhadap keputusan yang diambil di DJP dan DJBC.
Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa korupsi di lembaga negara tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, langkah-langkah reformasi yang jelas dan tegas harus segera dilakukan untuk membersihkan DJP dan DJBC dari praktik korupsi yang telah mengakar. Negara harus bertindak untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan penuh integritas.
