beritax.id — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, sempat menyampaikan rencana pemberian insentif sebesar Rp5 juta bagi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berhasil membuat konten positif dan viral di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi di Jakarta.
Nanik menilai apresiasi itu sebagai bentuk dorongan kreativitas bagi para koordinator daerah untuk melawan hoaks dan menyebarkan informasi positif tentang MBG. Namun, sehari setelah pernyataan itu viral, BGN mengeluarkan klarifikasi resmi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa ucapan soal insentif Rp5 juta hanyalah guyonan dalam suasana santai dan bukan kebijakan resmi lembaga.
Hidayati menjelaskan bahwa tidak ada program resmi BGN untuk memberikan insentif pribadi bagi konten viral. Tujuan utama forum tersebut adalah mendorong komunikasi publik yang cepat dan sehat agar masyarakat mendapat informasi akurat tentang program MBG.
Partai X: Edukasi Publik Tak Boleh Jadi Ajang Gimik
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia mengingatkan, urusan publik, apalagi yang menyangkut program gizi nasional, tidak boleh dicampuradukkan dengan gimmick promosi.
“Negara tidak boleh menjadikan edukasi publik sebagai lomba viralitas. Rakyat butuh kejujuran dan kecepatan informasi, bukan ajang lucu-lucuan,” tegas Prayogi. Ia menilai bahwa kebijakan komunikasi publik seharusnya berfokus pada membangun kepercayaan, bukan sekadar menghibur audiens digital.
Menurutnya, pernyataan yang berujung pada klarifikasi itu mencerminkan lemahnya disiplin komunikasi di institusi pemerintah. Dalam situasi maraknya hoaks, setiap kata pejabat publik punya konsekuensi serius terhadap kepercayaan masyarakat.
Prinsip Partai X: Pemerintah Harus Menjadi Teladan Etika Informasi
Partai X memandang bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat yang wajib berkomunikasi dengan etika dan tanggung jawab. Dalam prinsip Partai X, transparansi dan kejujuran adalah fondasi utama komunikasi publik. Informasi yang keluar dari lembaga negara tidak boleh disampaikan dalam bentuk candaan yang bisa menyesatkan persepsi publik.
“Ketika pejabat bicara, publik mendengar sebagai kebijakan, bukan lelucon. Karena itu, disiplin komunikasi adalah bagian dari moral birokrasi,” ujar Prayogi.
Solusi Partai X: Reformasi Literasi Digital dan Komunikasi Etis Pemerintah
Sebagai solusi, Partai X mengusulkan reformasi literasi digital bagi aparatur negara. Setiap pejabat publik harus memahami dampak informasi di era digital dan dilatih untuk berkomunikasi sesuai etika institusional.
Selain itu, Partai X menekankan perlunya pembentukan Satuan Etika Komunikasi Pemerintah (SEKP) di setiap lembaga. Satuan ini bertugas meninjau setiap materi publikasi agar sesuai prinsip transparansi, akurasi, dan tanggung jawab sosial.
Partai X juga mendorong agar program MBG dikawal dengan sistem pelaporan digital terbuka agar masyarakat dapat memantau kinerja secara langsung, bukan hanya dari konten yang viral.
Penutup: Program Publik Butuh Integritas, Bukan Drama
Partai X menegaskan bahwa bangsa ini membutuhkan pejabat yang serius dalam menjalankan tugas, bukan mencari sensasi di ruang publik. Program besar seperti MBG harus menjadi contoh tata kelola yang beretika, transparan, dan berpihak pada rakyat.
“Jangan jadikan edukasi gizi sebagai lomba konten. Jadikan ia sebagai gerakan moral untuk menyehatkan bangsa,” tutup Prayogi R. Saputra.
