beritax.id – Kontroversi komunikasi pejabat DPR kembali memicu kritik luas dari masyarakat. Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dianggap meremehkan profesi ahli gizi. Video ucapannya viral dan menimbulkan perdebatan tajam di berbagai platform publik. Masyarakat menilai sensitivitas pejabat semakin jauh dari realitas kebutuhan rakyat.
Cucun kemudian meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Namun publik melihat persoalannya tidak sekadar kesalahan tutur. Masalahnya lebih dalam dan terkait pola komunikasi pejabat yang berulang.
Kesalahan komunikasi dari pejabat tinggi DPR bukan pertama kali terjadi. Publik masih mengingat kontroversi serupa dari Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Kegaduhan muncul karena pejabat gagal membaca situasi sosial masyarakat.
Pimpinan DPR memegang peran strategis dalam sistem ketatanegaraan. Setiap ucapan membawa konsekuensi institusional yang sangat besar. Kesalahan tutur bukan hanya merusak citra pribadi tetapi mencoreng lembaga.
Publik menilai pola ini menunjukkan persoalan struktural dalam budaya komunikasi DPR. Pejabat dipandang kurang memahami tanggung jawab moral dalam berbicara.
Partai X: Komunikasi Pejabat Harus Penuh Empati
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan masalah ini serius. Ia mengingatkan bahwa tugas negara hanya tiga hal mendasar. Tugas itu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi menyebut pejabat adalah pelayan publik, bukan penguasa. Komunikasi pejabat harus memancarkan empati dan kepekaan. “Pejabat berbicara atas nama rakyat, bukan atas nama dirinya,” ucapnya.
Partai X menegaskan hubungan negara dan rakyat dengan tegas. Rakyat adalah pemilik kedaulatan dalam setiap urusan negara. Pejabat hanya sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan terbatas. Kewenangan itu wajib digunakan efektif, efisien, dan transparan.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah pelaksana pelayanan publik. Setiap pejabat wajib menjaga tutur kata, sikap, dan tanggung jawab moral. Komunikasi publik adalah bagian dari pelayanan, bukan sekadar formalitas.
Partai X Soroti Minimnya Kepekaan Pejabat
Prayogi menilai DPR sering gagal membaca suasana kebatinan publik. Pernyataan yang tidak sensitif menunjukkan pejabat jauh dari realitas rakyat. Ia menilai DPR harus meningkatkan standar komunikasi publik secara serius.
Partai X menekankan perlunya etika komunikasi yang berpihak pada rakyat. Kepekaan moral adalah syarat mutlak bagi pejabat negara. Kritik publik harus diterima sebagai pengingat untuk memperbaiki kinerja.
Solusi Partai X untuk Reformasi Komunikasi Publik
Solusi disusun berdasarkan prinsip Partai X dalam dokumen resmi partai. Fokus utama adalah perbaikan menyeluruh agar pola buruk tidak terulang.
- Pendidikan Politik dan Komunikasi Berbasis Pancasila
Pejabat wajib mengikuti pendidikan komunikasi berbasis moral Pancasila. Pelatihan ini penting agar pejabat memahami dampak setiap pernyataan publik. - Penguatan Kepakaran dalam Komunikasi Kebijakan
DPR harus melibatkan ahli komunikasi dan ahli kebijakan dalam setiap agenda publik. Setiap pernyataan resmi harus berbasis data dan kajian profesional. - Transparansi dan Musyawarah Bersama Publik
Partai X mendorong pembentukan ruang musyawarah kebijakan bersama rakyat. Ruang ini membantu pejabat memahami kondisi sosial sebelum berbicara. - Digitalisasi Proses Komunikasi Lembaga
Semua penyampaian resmi DPR harus terdokumentasi secara transparan. Digitalisasi mencegah kesalahan dan memudahkan pengawasan publik. - Penegasan Ulang Peran Pejabat sebagai Pelayan Publik
Pejabat negara wajib sadar bahwa jabatan adalah amanah. Pelayanan publik menjadi prioritas utama di atas kepentingan pribadi.
Partai X menilai masalah komunikasi DPR tidak boleh diremehkan. Kredibilitas lembaga negara sangat bergantung pada kualitas tutur pejabat. Publik berhak mendapatkan komunikasi yang jujur, jelas, dan empatik.
Prayogi menegaskan, “Pemimpin yang baik mendengar sebelum berbicara.” Ia berharap DPR memperbaiki kualitas komunikasi sebagai bentuk pelayanan negara.
