beritax.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan adanya kekurangan signifikan dalam hal sumber daya manusia (SDM) di KPK. Meskipun Setyo menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam pengurusan penanganan perkara. Ia mengakui bahwa SDM yang dimiliki KPK saat ini belum maksimal. Hal ini disampaikan Setyo saat rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026).
Setyo mengungkapkan bahwa meskipun pengurusan perkara berjalan lancar, SDM tetap menjadi tantangan besar yang dihadapi KPK. Menurutnya, jumlah pegawai KPK belum memenuhi kebutuhan, yang menghambat maksimalisasi penanganan kasus-kasus besar dan kompleks. “Urusan penanganan perkara, dari sisi kendala, kami pastikan secara umum tidak ada. Namun, dari sisi sumber daya manusia keterbatasannya pasti ada. Jumlahnya tidak maksimal,” jelas Setyo.
Perbedaan Gaji Pegawai KPK
Selain masalah SDM, Setyo juga menyentuh isu disparitas gaji antara pegawai KPK lama dan baru. Ia menjelaskan bahwa hal ini menjadi masalah internal yang perlu segera diselesaikan agar pegawai KPK tetap termotivasi dan bekerja maksimal. Setyo berharap, dengan adanya koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Masalah disparitas ini dapat segera diatasi sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam penggajian.
“Untuk 2026, mudah-mudahan tidak ada lagi disparitas antara pegawai lama dan pegawai baru,” ujar Setyo, yang berharap masalah gaji dapat memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi.
Tantangan dalam Reformasi Birokrasi
Pernyataan Setyo tentang kekurangan SDM dan disparitas gaji menunjukkan betapa pentingnya reformasi birokrasi dalam lembaga-lembaga pemerintah, termasuk KPK. Dalam perspektif Partai X, reformasi birokrasi bukan hanya soal pengaturan administratif, tetapi juga tentang mengoptimalkan kinerja lembag. Agar dapat melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara efektif dan efisien. Dengan reformasi yang tepat, lembaga negara seperti KPK akan lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan terhadap praktik korupsi.
Solusi Partai X:
Partai X mendukung langkah-langkah yang mengarah pada perbaikan kualitas sumber daya manusia di seluruh lembaga negara, termasuk KPK. Reformasi birokrasi harus segera dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja secara efektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian, masalah-masalah seperti disparitas gaji dan kekurangan SDM di KPK dapat segera diatasi. Kami juga mendorong agar reformasi ini berbasis pada penguatan integritas dan komitmen terhadap keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Dengan langkah-langkah konkret ini, kita dapat memastikan bahwa negara tidak hanya sekedar bekerja, tetapi bekerja untuk rakyat, dengan hasil yang lebih baik dan lebih transparan.
Partai X percaya bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan, sistem pemerintahan harus bekerja secara optimal, dengan SDM yang terlatih dan dihargai sesuai dengan kontribusinya.
