beritax.id – Dalam berbagai krisis kenaikan harga, bencana alam, pemangkasan layanan publik, hingga kebijakan ekonomi yang menyulitkan rakyat kembali diminta untuk legowo. Legowo menjadi kata kunci yang berulang, seolah pengorbanan rakyat adalah solusi utama atas kegagalan kebijakan. Padahal, di balik ajakan tersebut, masyarakat justru melihat negara sering absen dalam menghadirkan perlindungan yang nyata.
Kesabaran rakyat tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kekeliruan pengelolaan negara.
Warga diminta memahami kondisi global, defisit anggaran, atau kompleksitas kebijakan.
Namun di saat yang sama, pejabat kebijakan tampak jauh dari dampak langsung keputusan yang mereka ambil. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup melonjak, dan layanan dasar tersendat semuanya ditanggung oleh rakyat yang tidak memiliki ruang untuk menolak. Ketika pengorbanan hanya satu arah, keadilan menjadi ilusi.
Legowo yang Dipaksakan Melahirkan Kegerahan Publik
Kesediaan rakyat untuk bertahan hidup dalam kondisi sulit bukanlah tanda persetujuan, melainkan bentuk keterpaksaan. Meminta warga legowo tanpa memperbaiki akar masalah hanya akan memperbesar kekecewaan publik.
Di titik tertentu, narasi pengorbanan berubah menjadi ironi: negara yang seharusnya melayani justru menuntut dimaklumi. Legitimasi pemerintahan tidak dibangun dari kesabaran rakyat yang diperas.
Yang diminta warga sebenarnya sederhana: kebijakan yang masuk akal, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum. Rakyat tidak menuntut keajaiban, tetapi konsistensi antara ucapan dan tindakan. Ketika kebijakan terasa tidak rasional dan dampaknya selalu menghantam lapisan terbawah, kepercayaan publik perlahan runtuh. Waras dalam bernegara berarti berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya.
Negara Tidak Boleh Bergantung pada Kesabaran Tanpa Batas
Kesabaran rakyat adalah modal sosial yang sangat berharga, tetapi juga terbatas.
Jika negara terus mengandalkan narasi legowo tanpa reformasi kebijakan yang nyata, maka yang lahir bukan stabilitas, melainkan akumulasi kekecewaan.
Negara yang sehat adalah negara yang belajar dari kritik, bukan yang berlindung di balik permintaan pengertian.
Solusi: Dari Narasi Pengorbanan ke Tanggung Jawab Kebijakan
Pemerintah perlu mengakhiri kebiasaan melempar beban kepada rakyat dan mulai menunjukkan kepemimpinan yang rasional serta empatik. Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan dampak nyata terhadap kehidupan warga, bukan sekadar stabilitas angka atau kepentingan jangka pendek. Transparansi dalam pengambilan keputusan wajib diperkuat agar rakyat memahami alasan kebijakan, bukan sekadar diminta menerima. Evaluasi terbuka harus dilakukan ketika kebijakan terbukti menyulitkan masyarakat, disertai keberanian untuk mengoreksi arah.
Yang paling penting, negara harus kembali menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan variabel yang bisa dikompromikan. Rakyat bisa diajak berkorban, tetapi hanya jika pemerintah terlebih dahulu menunjukkan kewarasan dalam memimpin.
