beritax.id — Ketika pemerintah lupa bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak milik, negara perlahan kehilangan arah. Kekuasaan yang seharusnya menjadi alat melayani rakyat justru berubah menjadi sarana mempertahankan kepentingan segelintir individu. Krisis ini tidak hanya melumpuhkan kepercayaan publik, tetapi juga mengikis makna sejati dari demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan, saat pemerintah lupa diri, negara harus segera diselamatkan. “Negara tidak boleh dikuasai oleh pemerintah dan negara harus tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan,” ujarnya.
Negara Bukan Milik Pemerintah
Rinto mengingatkan, rakyat sering kali tertipu oleh citra pemerintahan yang tampak aktif bekerja, padahal sibuk mempertahankan kekuasaan. “Pemerintah itu hanya bagian dari rakyat yang diberi mandat. Negara tetap milik seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Negara ideal adalah negara yang hadir untuk melindungi rakyat dari ketidakadilan, bukan melindungi pejabat dari kritik rakyat. “Ketika pejabat merasa lebih tinggi dari rakyat, maka saat itulah negara sedang sakit,” tegas Rinto.
Tiga Tugas Negara yang Tak Boleh Ditinggalkan
Menurut Rinto, tugas negara itu hanya tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, ia menilai, banyak kebijakan saat ini justru melukai tiga fungsi tersebut. Regulasi sering berpihak kepada korporasi, pelayanan publik masih lamban, dan perlindungan hukum hanya berlaku bagi yang berkuasa.
“Negara menjadi panggung kekuasaan, bukan rumah keadilan. Ini berbahaya karena rakyat kehilangan tempat berlindung,” ujarnya.
Ketika Pemerintah Lupa Diri
Pemerintah yang lupa diri ditandai dengan tiga hal: kehilangan empati, mengabaikan aspirasi, dan memonopoli kebenaran. Kekuasaan tanpa moral membuat kebijakan kehilangan arah. Banyak pejabat lupa bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. “Begitu kekuasaan tidak lagi mendengar suara rakyat, maka lahirlah rezim, bukan pemerintahan,” ucap Rinto.
Ia menambahkan, kondisi ini dapat diselamatkan bila rakyat kembali sadar bahwa kedaulatan sejati berada di tangan mereka.
Prinsip Partai X: Negara untuk Rakyat, Bukan untuk Kekuasaan
Menurut dokumen Prinsip Partai X, negara adalah alat untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial kepada seluruh rakyat. Negara yang sehat menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, bukan angka ekonomi atau ambisi.
“Pemerintah hanyalah pelayan, rakyatlah yang menjadi pemilik negara,” tegas Rinto mengutip prinsip dasar partai.
Solusi Partai X: Menyelamatkan Negara, Mengembalikan Kedaulatan
Partai X menawarkan solusi konkret agar negara kembali ke rel kedaulatan rakyat:
- Amandemen Kelima UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai penjaga kedaulatan rakyat.
- Desain ulang sistem ketatanegaraan agar kekuasaan tidak terpusat di satu tangan dan rakyat memiliki kontrol langsung.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, memastikan keadilan tidak tunduk pada pejabat, tetapi berdiri atas ilmu dan moral.
- Digitalisasi birokrasi dan keuangan negara untuk memastikan transparansi total dan menghapus celah korupsi.
- Pendidikan kebangsaan berbasis Pancasila agar generasi muda memahami makna bernegara secara etis dan rasional.
Penutup: Menyelamatkan Negara Adalah Kewajiban Bersama
Rinto menegaskan, penyelamatan negara bukan tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab moral seluruh rakyat Indonesia. “Kita tidak boleh membiarkan negara dikendalikan oleh pemerintah yang lupa diri. Negara harus kembali ke rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani memperbaiki dirinya sendiri. “Ketika pemerintah lupa, rakyat harus sadar. Ketika kekuasaan menyimpang, nurani bangsa harus bangkit,” pungkasnya.
