beritax.id – Demokrasi tanpa integritas telah menyebabkan negara dikendalikan oleh segelintir pejabat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Janji-janji sering kali hanya menjadi alat untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka. Rakyat yang seharusnya menjadi pusat perhatian dalam kebijakan negara, justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil dan tidak transparan.
Pejabat yang Menggunakan Demokrasi untuk Kepentingan Pribadi
Ketika pejabat-pejabat negara menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan kepentingan mereka, proses pemerintahan menjadi tidak sahih. Rakyat yang seharusnya dilayani justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi yang terdistorsi oleh kekuasaan pribadi mengarah pada kebijakan yang lebih berpihak pada segelintir pejabat dan korporasi.
Tugas Negara yang Terabaikan
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, pada kenyataannya, kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan ketiga prinsip tersebut. Sebaliknya, kebijakan lebih menguntungkan kelompok elit dan penguasa, sementara rakyat semakin terpinggirkan.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi Tanpa Integritas
- Penguatan Pengawasan Independen dan Transparansi
Proses pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi. Pemerintah perlu memperkenalkan sistem yang lebih akuntabel untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. - Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Rakyat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan akan mengurangi dominasi kepentingan pejabat. - Reformasi Kebijakan Berfokus pada Kepentingan Rakyat
Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan bukan untuk kepentingan jangka pendek. - Pendidikan Demokrasi yang Mengedepankan Etika dan Integritas
Pendidikan politik yang mengajarkan pentingnya etika dan integritas dalam demokrasi perlu diperkenalkan. Masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dapat lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
Demokrasi tanpa integritas hanya akan memperburuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakadilan sosial. Negara harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang transparan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui reformasi dalam kebijakan dan penguatan pengawasan publik, Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih berintegritas.
