beritax.id — Dalam kehidupan berbangsa, rakyat adalah sumber kedaulatan dan ruh dari keberadaan negara. Tanpa rakyat, negara kehilangan makna dan arah. Namun dalam praktik bernegara hari ini, rakyat seringkali disingkirkan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidupnya sendiri.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara hanya tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika ketiganya tidak dijalankan dengan benar, maka negara hanya menjadi instrumen kekuasaan, bukan alat kesejahteraan rakyat.
Negara Bukan Milik Pemerintah, Tetapi Amanah Rakyat
Rinto menyoroti kecenderungan pemerintah modern yang semakin menjauh dari rakyat. Kebijakan publik sering dibuat tanpa partisipasi masyarakat, hanya berdasarkan kepentingan pejabat dan kepuasan sesaat. Menurutnya, fenomena ini berbahaya karena menggerus kedaulatan rakyat yang menjadi dasar berdirinya negara.
“Negara ini bukan milik pejabat, bukan milik partai penguasa. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ketika pemerintah menjalankan negara seolah milik pribadi, maka yang terjadi adalah penyimpangan dari prinsip dasar demokrasi dan konstitusi.
Prinsip Partai X: Mengembalikan Negara ke Tangan Rakyat
Dalam prinsip perjuangannya, Partai X menegaskan bahwa negara harus berpihak sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat, bukan pemegang kekuasaan absolut. Negara terdiri dari tiga unsur utama wilayah, rakyat, dan pemerintah. Namun yang menjadi inti dari keberadaan negara adalah rakyat, bukan struktur kekuasaannya.
Partai X berpandangan, kedaulatan rakyat bukan sekadar konsep, tetapi realitas moral dan sosial. Setiap kebijakan harus diuji melalui asas keberpihakan pada rakyat. Bila kebijakan menindas rakyat, maka itu bukan lagi kerja negara, melainkan penyalahgunaan kekuasaan.
Krisis Akal Sehat dalam Pengelolaan Negara
Menurut Rinto, krisis yang dialami bangsa ini berakar dari hilangnya akal sehat dalam tata kelola pemerintahan. Negara dijalankan dengan logika kekuasaan, bukan logika pengabdian. Kedaulatan rakyat seolah berubah menjadi simbol tanpa ruh, hanya digunakan saat pemilu lalu dilupakan setelahnya.“Negara kehilangan rohnya ketika rakyat hanya jadi penonton, bukan pelaku. Inilah tanda kedaulatan mulai sirna,” ujarnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya berjalan dalam koridor etika dan moral kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.
Solusi Partai X: Membangun Ulang Sistem Berbasis Kedaulatan Rakyat
Sebagai solusi, Partai X menawarkan langkah konkret untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat:
- Mendesain ulang struktur ketatanegaraan agar rakyat menjadi pusat dari setiap proses kebijakan publik.
- Memisahkan tegas antara negara dan pemerintah, sehingga kegagalan rezim tidak meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
- Menjalankan reformasi hukum berbasis kepakaran dan moralitas, bukan kekuasaan dan kepentingan individu.
- Mendorong birokrasi digital yang transparan, agar rakyat dapat mengawasi langsung kinerja aparatur negara.
- Menghidupkan kembali MPR sebagai penjaga kedaulatan rakyat, bukan sekadar lembaga formalitas.
Rinto menegaskan, negara harus kembali menjadi rumah bagi rakyatnya. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang dibuat tanpa suara rakyat. “Ketika negara dijalankan tanpa rakyat, maka hilanglah kedaulatan. Negara hanya jadi panggung bagi segelintir individu,” tuturnya.
Sudah saatnya bangsa ini kembali menata arah. Kedaulatan rakyat harus menjadi dasar dalam setiap keputusan negara, karena tanpa rakyat, negara hanyalah bangunan kosong tanpa jiwa.
