By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Saturday, 17 January 2026

Wawasan eksklusif, data, dan analisis untuk para NEGARAWAN

Jelajahi Sekarang
Logo Berita X
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Berita Terkini
  • Pilihan Editor
  • Kategori Berita
    • Agama
    • Berita Terkini
    • Ekonomi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Internasional
    • Kriminal
    • Pemerintah
    • Pendidikan
    • Seputar Pajak
    • Sosial
    • Teknologi
Font ResizerAa
  • Internasional
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Seputar Pajak
  • Agama
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Sosial
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
Font ResizerAa
Berita XBerita X
  • Berita Terkini
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Pemerintah
  • Teknologi
Cari Artikel
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Berita Terkini
  • Ekonomi
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Kriminal
© 2025 beritax.id - All Rights Reserved.
Berita X > Blog > Pemerintah > Ketika Media Alat Kekuasaan Pemerintah Membungkam Kritik Struktural
Pemerintah

Ketika Media Alat Kekuasaan Pemerintah Membungkam Kritik Struktural

Diajeng Maharani
Last updated: January 15, 2026 12:42 pm
By Diajeng Maharani
Share
4 Min Read
Fenomena media alat kekuasaan pemerintah kian nyata di tengah lanskap demokrasi Indonesia hari ini. Tekanan ekonomi industri pers
SHARE

beritax.id — Fenomena media alat kekuasaan pemerintah kian nyata di tengah lanskap demokrasi Indonesia hari ini. Tekanan ekonomi industri pers, ketergantungan pada anggaran publikasi negara, serta relasi antara pemilik media dan penguasa telah mendorong banyak ruang redaksi menjauh dari kritik struktural. Isu-isu mendasar seperti ketimpangan ekonomi, beban pajak, konflik agraria, pelemahan perlindungan sosial, hingga konsentrasi kekuasaan kerap tergeser oleh narasi seremonial dan pencitraan kebijakan.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemberitaan arus utama dipenuhi klaim stabilitas ekonomi, pertumbuhan PDB, dan keberhasilan program bantuan sosial. Namun laporan mendalam mengenai mahalnya biaya hidup, gelombang PHK di sektor manufaktur dan digital, serta tekanan terhadap kelas menengah jarang mendapat porsi yang sebanding.

Kritik Struktural Tergusur oleh Narasi Keberhasilan

Alih-alih membedah akar masalah seperti struktur pajak yang regresif, lemahnya perlindungan tenaga kerja, atau dominasi proyek besar terhadap ruang hidup warga banyak media memilih menampilkan:

  • rilis resmi pemerintah tanpa verifikasi lapangan,
  • liputan peresmian proyek tanpa evaluasi dampak sosial,
  • dan data makro tanpa konteks realitas rumah tangga.

Kritik yang menyentuh desain kebijakan jangka panjang sering dianggap “terlalu sensitif” bagi hubungan bisnis media dengan negara.

Kasus Terkini: Isu Rakyat Kalah oleh Panggung Kekuasaan

Sejumlah peristiwa mutakhir memperlihatkan pola tersebut:

  • Gelombang PHK di industri tekstil dan elektronik lebih banyak diberitakan sebagai “penyesuaian pasar”, tanpa analisis tentang lemahnya perlindungan pekerja dan kegagalan strategi industrialisasi.
  • Kenaikan berbagai tarif dan pajak daerah disajikan sebagai kebutuhan fiskal, sementara dampaknya terhadap UMKM dan pekerja informal kurang diulas.
  • Proyek infrastruktur dan kawasan industri baru ramai diliput dari sisi investasi, tetapi konflik lahan dan relokasi warga sering hanya muncul di media alternatif atau laporan LSM.

Narasi resmi mendominasi, kritik struktural tersisih.

You Might Also Like

KPK Soal Kasus Taspen, Partai X: Korupsi Dihukum, Rakyat Tetap Dirugikan!
AS Serang Iran, WNI Terancam, Partai X: Jangan Tunggu Krisis Jadi Viral Baru Negara Bergerak!
Cak Nun, Cahaya Spiritualitas dalam Arsitektur Negara Baru
Prabowo Cek Pengungsi Tapteng, Partai X Soroti Akses dan BBM

Peran Konten Berbayar dan Influencer 

Situasi ini diperkuat oleh maraknya konten kreator dan influencer yang memproduksi pesan serupa dengan media arus utama. Video singkat dan kampanye digital berbayar menyederhanakan persoalan kompleks menjadi slogan keberhasilan, menenggelamkan diskusi tentang akar ketimpangan dan kerentanan sosial.

Akibatnya, ruang publik dipenuhi optimisme semu, sementara keresahan warga tidak menemukan saluran yang setara.

Dampak Serius bagi Demokrasi

Pembungkaman kritik struktural membawa konsekuensi luas:

  1. Masalah sistemik tidak pernah ditangani dari akarnya.
  2. Kebijakan keliru terus berulang tanpa koreksi publik.
  3. Kepercayaan terhadap pers merosot.
  4. Demokrasi berubah menjadi prosedural tanpa pengawasan nyata.

Pers masih hidup sebagai industri, tetapi melemah sebagai institusi kontrol sosial.

Solusi: Mengembalikan Fungsi Kritis Media

Untuk mencegah media terus menjadi alat kekuasaan, diperlukan langkah konkret:

1. Transparansi Total Anggaran Publikasi Pemerintah

Semua kontrak iklan dan kerja sama media wajib diumumkan ke publik secara rinci.

2. Batas Ketergantungan Finansial Media pada Negara

Perlu regulasi yang membatasi proporsi pendapatan media dari anggaran pemerintah.

3. Pemisahan Tegas Berita dan Advertorial

Konten berbayar harus diberi label jelas dan tidak boleh dikemas sebagai liputan independen.

4. Dana Publik Independen untuk Jurnalisme Investigatif

Dikelola oleh badan non-politis guna mendukung liputan isu struktural.

5. Perlindungan Hukum bagi Media Kritis

Negara wajib menjamin tidak ada kriminalisasi atau tekanan ekonomi terhadap redaksi yang mengungkap kegagalan kebijakan.

Ketika media menjadi alat kekuasaan pemerintah, kritik struktural tidak hilang—ia hanya dipaksa diam. Namun masalah yang disembunyikan akan kembali sebagai krisis yang lebih besar.

Mengembalikan pers sebagai penjaga kepentingan publik bukan sekadar agenda profesi, melainkan syarat utama agar negara tidak terus berjalan tanpa koreksi, dan rakyat tidak terus menanggung beban dari kebijakan yang tak pernah benar-benar diuji.

TAGGED:Berita Trending
Share This Article
Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Algoritma dan Konten Kreator Bayaran Menguasai Opini

Berlangganan Newsletter

Berlanggananlah buletin kami untuk segera mendapatkan artikel terbaru kami!
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
WhatsAppFollow

Top News

Pemerintah

Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol? Partai X Pertanyakan Transparansi

February 24, 2025
Ekonomi

Bank Emas Prabowo: Solusi Ekonomi atau Kontroversi Baru?

February 24, 2025
Berita Terkini

“Indonesia Gelap” dianggap Reaksi Kaget Rakyat Soal Kebijakan, Partai X: Prabowo Harus Dengarkan Aspirasi!

February 24, 2025
Ekonomi

Heboh Seruan Tarik Dana dari Bank Karena Danantara, Partai X Soroti Transparansi

February 24, 2025

You May also Like

Pemerintah

Pilkada Melalui DPRD, Hak Rakyat Ditinggal di Pinggir Jalan

December 23, 2025
Pemerintah

Yusril Tentang Pasal Penghinaan Lembaga Negara, Paripurna Tak Boleh Dibajak!

January 8, 2026
Pemerintah

Ojol Ngadu ke DPR, Partai X: BPJS Bayar Sendiri, Pemerintah ke Mana?

September 10, 2025
Pemerintah

MPR Bicara Peran Pemuda, Partai X: Mereka Garda Bangsa, Bukan Pelengkap Upacara!

October 17, 2025
Show More
  • Berita Lain:
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Hot
  • Politics
  • Renewable Energy
  • Yudizaman
  • Hotel Ayani
  • CV Hotel Wisata
Logo Berita X

Membaca Masalah, Menyajikan Solusi untuk Negeri: Sajian berita terbaru hari ini seputar politik,
hukum, kriminal, olahraga, otomotif, hingga teknologi, di Indonesia dan dunia.

Youtube Instagram X-twitter

Tentang Legalitas

Nama : PT PENERBITX INDONESIA JAYA
Nomor AHU : AHU-010653.AH.01.30.Tahun 2025
Alamat :  Muara Sarana Indah C- Jetis, Malang , Jawa Timur 
Contact Person  : 0816-633-250

  • Beriklan dengan kami
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.