beritax.id – Praktik media bayaran pemerintah semakin nyata membentuk arah pemberitaan nasional, bukan untuk memperkaya informasi publik, melainkan untuk menyingkirkan suara-suara kritis yang dianggap mengganggu citra kekuasaan. Dalam situasi ini, kritik tidak lagi diperdebatkan secara sehat, tetapi dipinggirkan melalui seleksi berita, framing sepihak, dan pengulangan narasi resmi negara.
Di banyak platform media arus utama, isu-isu sensitif seperti kegagalan kebijakan, konflik agraria, pelanggaran hak buruh, hingga korupsi kelas atas kerap:
- Diredam intensitasnya
- Diberitakan singkat tanpa pendalaman
- Dihilangkan dari halaman utama
- Atau diganti dengan berita pencitraan pejabat
Kondisi ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan tumbuh seiring meningkatnya ketergantungan media pada kontrak komunikasi pemerintah, advertorial pemerintah, dan dana publikasi institusional.
Dari Ruang Publik ke Ruang Pesanan
Ketika ruang redaksi dikondisikan oleh kepentingan finansial negara, media perlahan bergeser:
- Dari pengawas kekuasaan → menjadi pengaman kekuasaan
- Dari penyaji fakta → menjadi pengelola citra
- Dari penyalur kritik → menjadi penyaring kritik
Akibatnya, ruang publik kehilangan fungsinya sebagai tempat adu gagasan dan kontrol sosial. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi miskin perdebatan substantif.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Tidak Boleh Membungkam dengan Anggaran
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai fenomena ini sebagai penyimpangan serius dari mandat dasar negara.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kritik dibungkam lewat media yang dibayar, maka negara sedang gagal menjalankan ketiganya sekaligus,” tegas Rinto.
Ia menjelaskan:
“Melindungi rakyat berarti melindungi hak mereka untuk tahu kebenaran. Melayani rakyat berarti membuka ruang kritik, bukan menutupnya. Mengatur rakyat tidak boleh dilakukan dengan memanipulasi informasi.”
Menurutnya, negara yang alergi kritik dan menggunakan media sebagai tameng propaganda sedang membangun stabilitas palsu yang rapuh dari dalam.
Dampak Sistemik bagi Demokrasi
Dominasi media bayaran pemerintah menimbulkan dampak berlapis:
- Turunnya kepercayaan publik terhadap pers
- Matinya jurnalisme investigatif
- Normalisasi kebijakan bermasalah
- Kriminalisasi atau delegitimasi suara kritis
- Penguatan kekuasaan tanpa pengawasan efektif
Dalam jangka panjang, masyarakat kehilangan kemampuan membedakan mana kepentingan negara dan mana kepentingan penguasa.
Solusi: Mengembalikan Media pada Fungsinya
Rinto Setiyawan mendorong langkah-langkah konkret untuk menghentikan praktik pembungkaman terselubung ini:
1. Transparansi penuh anggaran komunikasi pemerintah
Setiap kontrak media wajib dibuka ke publik.
2. Pemisahan tegas antara iklan negara dan produk jurnalistik
Konten berbayar harus diberi label jelas.
3. Perlindungan hukum bagi media independen dan jurnalis kritis
Negara wajib menjamin keselamatan dan kebebasan kerja pers.
4. Penguatan Dewan Pers dan penegakan kode etik
Media yang menyamarkan propaganda sebagai berita harus diberi sanksi.
5. Literasi media untuk masyarakat
Agar publik mampu mengenali manipulasi informasi dan framing kekuasaan.
Ketika kritik dibungkam bukan dengan larangan, tetapi dengan uang negara, demokrasi kehilangan denyut utamanya. Media tidak lagi menjadi cermin kekuasaan, melainkan tirai yang menutupinya.
Seperti diingatkan Rinto Setiyawan, negara yang kuat bukan negara yang membungkam suara berbeda, tetapi negara yang cukup dewasa untuk dikoreksi oleh rakyatnya sendiri.
