beritax.id – Kebijakan publik seharusnya menjadi instrumen negara untuk menjawab kebutuhan dan melindungi kepentingan rakyat banyak. Namun dalam praktik belakangan ini, arah kebijakan justru semakin memperlihatkan keberpihakan pada pemilik modal besar. Regulasi disusun rapi untuk mempermudah investasi, sementara dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan rakyat sering kali diabaikan.
Alih-alih lahir dari aspirasi publik, banyak kebijakan strategis justru muncul dari meja lobi dan kepentingan ekonomi pejabat. Proses perumusan berjalan cepat, minim partisipasi masyarakat, dan tertutup dari pengawasan publik. Akibatnya, rakyat hanya menjadi penerima dampak, bukan penentu arah.
Negara Hadir untuk Modal, Absen untuk Rakyat
Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor: sumber daya alam, tata ruang, ketenagakerjaan, hingga proyek infrastruktur besar. Negara tampak sigap ketika kepentingan investor terganggu, namun lamban saat rakyat menghadapi penggusuran, kehilangan mata pencaharian, atau kerusakan lingkungan. Ketimpangan ini mempertegas bahwa kebijakan tidak lagi berangkat dari kebutuhan rakyat.
Secara formal, prosedur demokrasi tetap dijalankan. Namun ketika hasil kebijakan selalu menguntungkan kelompok yang sama, demokrasi kehilangan maknanya. Rakyat hanya dihadirkan sebagai legitimasi kekuasaan, bukan sebagai subjek utama pembangunan. Dalam kondisi ini, kepercayaan publik terhadap negara pun terus menurun.
Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Kehilangan Orientasi Dasar
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai kecenderungan ini sebagai tanda serius bahwa negara mulai kehilangan orientasi dasarnya.
“Jika kebijakan publik lebih banyak ditulis untuk kenyamanan pemilik modal, maka negara sedang menjauh dari mandat rakyat,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan kembali hakikat fungsi negara yang tidak boleh dilupakan.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika kebijakan justru melindungi modal, melayani pejabat, dan mengatur rakyat dengan beban, di situlah masalah besar bermula,” ujarnya.
Rakyat Menanggung Risiko, Modal Menikmati Keuntungan
Prayogi menambahkan, ketimpangan kebijakan ini membuat risiko sosial dan lingkungan ditanggung rakyat, sementara keuntungan ekonomi terakumulasi pada segelintir pihak.
“Negara tidak boleh berubah menjadi sekadar fasilitator akumulasi kekayaan. Ia harus menjadi penjamin keadilan sosial,” tambahnya.
Solusi: Mengembalikan Kebijakan Publik ke Jalur Rakyat
Untuk memastikan kebijakan publik kembali berpihak pada kepentingan umum, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:
- Mewajibkan partisipasi publik yang bermakna dalam perumusan kebijakan
- Membuka seluruh proses legislasi dan regulasi secara transparan
- Membatasi konflik kepentingan antara pejabat publik dan pemilik modal
- Memprioritaskan perlindungan sosial dan lingkungan dalam setiap kebijakan
- Menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai indikator utama keberhasilan negara
Kebijakan publik bukan kontrak eksklusif bagi pemilik modal, melainkan amanat rakyat kepada negara. Selama kebijakan terus ditulis untuk segelintir kepentingan, ketidakadilan akan semakin mengakar. Mengembalikan kebijakan publik ke jalur rakyat adalah syarat mutlak untuk menjaga keadilan, demokrasi, dan masa depan bangsa.
