beritax.id — Praktik kekuasaan tak tahu malu kembali menjadi sorotan dalam membaca dinamika sosial-pemerintahan Indonesia yang digambarkan berada dalam situasi krisis multidimensi. Di tengah narasi pembangunan dan stabilitas, muncul pertanyaan serius mengenai bagaimana ambisi pemerintahan dan kekuasaan justru memelihara praktik kekuasaan tak tahu malu yang menjauhkan negara dari mandat utamanya sebagai pelayan publik. Dalam berbagai analisis kritis, praktik kekuasaan tidak tahu malu tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dalam ekosistem pemerintahan yang memberi ruang besar bagi kepentingan kelompok. Ambisi mempertahankan dan memperluas kekuasaan sering kali menutupi urgensi pembenahan struktural yang seharusnya menjadi prioritas utama negara.
Krisis yang Meluas dan Menurunnya Sensitivitas Kekuasaan
Praktik kekuasaan tak tahu malu tampak semakin menguat ketika krisis di berbagai sektor tidak lagi diperlakukan sebagai keadaan darurat. Kenaikan biaya hidup, ketimpangan ekonomi, hingga melemahnya daya beli masyarakat sering kali tidak direspons dengan kebijakan yang setara dengan skala persoalan. Ambisi pemerintahan yang berorientasi jangka pendek membuat banyak kebijakan lebih diarahkan untuk mempertahankan citra ketimbang menyelesaikan akar masalah. Dalam situasi ini, praktik kekuasaan tidak tahu malu muncul dalam bentuk kebijakan yang tampak responsif secara komunikasi, namun minim dampak struktural bagi masyarakat.
Retorika Stabilitas vs Realitas Sosial
Salah satu ciri utama dari praktik kekuasaan tak tahu malu adalah jarak antara retorika stabilitas dan kondisi riil masyarakat. Narasi keberhasilan sering kali dikedepankan, sementara realitas sosial menunjukkan tekanan ekonomi dan sosial yang terus meningkat. Dalam banyak kasus, ambisi untuk menjaga legitimasi pemerintahan membuat informasi publik dikelola secara selektif. Hal ini menciptakan persepsi seolah-olah keadaan terkendali, padahal di lapangan masyarakat menghadapi kesulitan yang kompleks dan berlapis. Praktik kekuasaan tidak tahu malu dalam konteks ini tidak hanya berupa tindakan langsung, tetapi juga melalui pengelolaan persepsi publik yang mengaburkan urgensi perubahan.
Dampak lain dari situasi ini adalah melemahnya solidaritas sosial. Penderitaan masyarakat tidak membentuk kesadaran kolektif yang kuat, melainkan terpecah menjadi pengalaman individual yang tersebar. Praktik kekuasaan tidak tahu malu memperkuat fragmentasi ini dengan tidak membuka ruang dialog yang inklusif antara negara dan masyarakat. Kritik sering kali dipersepsikan sebagai gangguan terhadap stabilitas, bukan sebagai bagian dari mekanisme koreksi kebijakan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kanal efektif untuk menyuarakan kepentingan bersama secara terorganisir.
Budaya Konsumsi dan Distraksi sebagai Penopang Sistem
Di tengah berbagai persoalan struktural, budaya konsumsi dan hiburan berkembang pesat. Pusat perbelanjaan, media hiburan, dan industri digital menjadi ruang distraksi yang kuat dari realitas sosial yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, praktik kekuasaan tak tahu malu tidak selalu hadir secara frontal, tetapi bekerja melalui normalisasi keadaan. Ketika krisis tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang membutuhkan respons luar biasa, maka masyarakat pun terdorong untuk beradaptasi tanpa dorongan perubahan yang mendasar.
Ambisi kekuasaan yang berkelanjutan turut memperkuat situasi ini, karena stabilitas citra lebih diutamakan dibanding stabilitas kesejahteraan. Praktik kekuasaan tak tahu malu bertahan bukan hanya karena faktor individu, tetapi karena struktur yang menopangnya. Beberapa faktor utama antara lain:
- Orientasi ambisi pemerintahan jangka pendek yang mengutamakan kemenangan elektoral
- Lemahnya kontrol publik dan institusional terhadap kebijakan strategis
- Minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan
- Kuatnya jejaring kepentingan antar-pejabat dalam birokrasi dan pemerintahan
Kombinasi faktor ini menciptakan ruang yang memungkinkan praktik kekuasaan tak tahu malu terus berulang tanpa koreksi yang signifikan.
Jalan Keluar: Mengembalikan Arah Kekuasaan pada Kepentingan Publik
Untuk mengatasi praktik kekuasaan tak tahu malu yang dipelihara oleh ambisi pemerintahan, diperlukan reformasi yang bersifat struktural dan berkelanjutan.
1. Transparansi Kebijakan yang Mengikat
Setiap kebijakan publik harus disertai mekanisme transparansi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Informasi tidak boleh dimonopoli oleh pejabat pemerintahan.
2. Pembatasan Berbasis Kepentingan Kelompok
Diperlukan regulasi yang mempersempit ruang konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam penempatan jabatan strategis.
3. Penguatan Lembaga Pengawasan Independen
Lembaga pengawas harus memiliki kewenangan nyata untuk mengoreksi kebijakan yang menyimpang dari kepentingan publik.
4. Reformasi Etika Kekuasaan
Dibutuhkan standar etika pemerintahan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas bagi pelanggaran.
5. Peningkatan Partisipasi Publik
Masyarakat perlu diberi ruang lebih luas untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pengawasan.
Praktik kekuasaan tak tahu malu menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada arah ambisi kekuasaan itu sendiri. Ketika ambisi tidak lagi dibingkai oleh kepentingan publik, maka kekuasaan cenderung kehilangan fungsi korektifnya. Perubahan hanya mungkin terjadi jika ambisi pemerintahan diarahkan ulang menjadi alat untuk memperkuat pelayanan publik, bukan sekadar mempertahankan posisi dan pengaruh. Tanpa koreksi tersebut, jarak antara negara dan masyarakat akan terus melebar, sementara krisis hanya akan menjadi latar permanen dari kehidupan berbangsa.
