beritax.id – Kementerian Pertahanan menilai masyarakat dan lembaga non-pemerintah memiliki peran penting memperkuat pertahanan negara dari perang informasi. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, perang era digital bukan sekadar alutsista.
Serangan berupa informasi sesat dan propaganda dapat dengan mudah memengaruhi masyarakat. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas kekuasaan dan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Frega menekankan pentingnya peran media dan masyarakat agar informasi sesat bisa tersaring secara baik.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, memperkuat negara bukan hanya menghadapi perang informasi, tetapi memastikan rakyat benar-benar merasakan keamanan dalam kehidupan sehari-hari.
Rakyat di daerah konflik, korban kriminalitas, hingga masyarakat yang kehilangan rasa aman harus dilindungi, bukan hanya dijadikan slogan. Partai X menilai pertahanan negara harus menyentuh aspek keamanan rakyat secara langsung, bukan sekadar forum atau seminar.
Prinsip Partai X menekankan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan negara. Prinsip ini berarti pertahanan negara tidak hanya fokus menjaga citra global, tetapi juga melindungi rakyat dari ancaman nyata.
Bagi Partai X, melindungi rakyat bukan pilihan, melainkan kewajiban negara yang tidak boleh diabaikan dalam kebijakan pertahanan. Keseimbangan antara narasi global dan kebutuhan rakyat di dalam negeri harus dijaga dengan konsisten.
Solusi Partai X
Sebagai solusi, Partai X menawarkan langkah nyata. Pertama, perkuat literasi digital masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks dan propaganda. Kedua, pemerintah harus membangun sistem keamanan publik berbasis komunitas yang melibatkan warga dalam menjaga lingkungannya.
Ketiga, alokasikan anggaran pertahanan secara transparan, termasuk untuk perlindungan masyarakat dari ancaman sosial dan kriminal. Keempat, pastikan kerja sama dengan media tidak sekadar retorika, tetapi menghasilkan jaringan informasi yang berpihak pada rakyat.
Kelima, dorong partisipasi lembaga pendidikan, pesantren, dan organisasi sosial dalam membentuk ketahanan informasi sejak dini.
Partai X menegaskan negara memang butuh perlindungan, tetapi rakyat juga butuh rasa aman yang nyata. Bukan sekadar narasi.