beritax.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina meminta Kementerian Hukum lebih banyak menggunakan tambahan anggaran untuk program pro rakyat. Dalam rapat di Gedung Parlemen, ia menilai penambahan Rp196 miliar untuk Kementerian Hukum lebih banyak diarahkan pada kebutuhan operasional, bukan program yang menyentuh langsung masyarakat. Ia menekankan pentingnya layanan hukum murah, mudah, dan akses bantuan hukum di desa-desa sebagai wujud nyata keberpihakan negara pada rakyat.
Vita menyesalkan anggaran besar kerap berhenti pada belanja pegawai dan operasional kementerian. Padahal, rakyat membutuhkan manfaat langsung dari setiap rupiah uang negara. Program bantuan hukum gratis, pos layanan hukum di desa, serta digitalisasi hukum mestinya menjadi prioritas utama. Suara publik harus tercermin dalam alokasi anggaran, bukan sekadar memperbesar struktur birokrasi.
Partai X: Anggaran Besar Harus Terukur
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Anggaran negara harus menjadi instrumen nyata untuk memenuhi ketiga tugas ini. Menurutnya, anggaran besar tanpa hasil jelas hanya menjadi beban rakyat, bukan solusi bagi persoalan bangsa.
Anggaran harus dikelola transparan, akuntabel, dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabt birokrasi. Setiap program negara harus mengakar pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar laporan kinerja formal di atas kertas.
Keadilan Hukum Sebagai Prioritas
Partai X menilai persoalan hukum menjadi wajah nyata kegagalan negara mendengar rakyat. Pos bantuan hukum di desa harus menjadi program nasional, karena rakyat masih sulit mengakses keadilan. Tanpa dukungan negara, hukum akan terus tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Digitalisasi layanan hukum juga mendesak, agar akses informasi terbuka, cepat, dan tanpa diskriminasi.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi dengan menempatkan rakyat sebagai pusat penganggaran. Pertama, setiap anggaran kementerian harus memiliki indikator manfaat langsung bagi rakyat. Kedua, pemerintah harus membangun jaringan Sekolah Negarawan di desa-desa sebagai pusat pendidikan hukum rakyat. Ketiga, alokasi anggaran wajib disertai mekanisme transparansi digital, sehingga publik bisa mengawasi jalannya program. Dengan begitu, keadilan hukum bukan sekadar janji, melainkan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Kenaikan anggaran tanpa kejelasan hasil hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap negara. Partai X menegaskan, rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar angka besar dalam laporan anggaran. Negara harus hadir melalui kebijakan yang pro rakyat, adil, dan transparan, agar anggaran benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan.
