By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Thursday, 5 February 2026

Wawasan eksklusif, data, dan analisis untuk para NEGARAWAN

Jelajahi Sekarang
Logo Berita X
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Berita Terkini
  • Pilihan Editor
  • Kategori Berita
    • Agama
    • Berita Terkini
    • Ekonomi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Internasional
    • Kriminal
    • Pemerintah
    • Pendidikan
    • Seputar Pajak
    • Sosial
    • Teknologi
Font ResizerAa
  • Internasional
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Seputar Pajak
  • Agama
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Sosial
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
Font ResizerAa
Berita XBerita X
  • Berita Terkini
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Pemerintah
  • Teknologi
Cari Artikel
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Berita Terkini
  • Ekonomi
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Kriminal
© 2025 beritax.id - All Rights Reserved.
Berita X > Blog > Pemerintah > Kemajuan Tanpa Kedaulatan: Proyek Pembangunan Tanpa Memperhatikan Kedaulatan
Pemerintah

Kemajuan Tanpa Kedaulatan: Proyek Pembangunan Tanpa Memperhatikan Kedaulatan

Diajeng Maharani
Last updated: February 3, 2026 1:12 pm
By Diajeng Maharani
Share
4 Min Read
SHARE

beritax.id – Kemajuan tanpa kedaulatan berisiko menjadi proyek pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat. Banyak proyek besar yang dijalankan dengan klaim membawa kemajuan, namun pada kenyataannya, mereka sering kali mengabaikan kedaulatan negara dan kebutuhan rakyat. Tanpa kedaulatan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan, proyek-proyek tersebut justru lebih menguntungkan pihak luar atau korporasi besar, sementara rakyat yang seharusnya menjadi pusat pembangunan justru terpinggirkan.

Proyek Pembangunan yang Tidak Memperhatikan Kepentingan Rakyat

Proyek-proyek pembangunan sering kali dilaksanakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Meskipun ada klaim kemajuan ekonomi, banyak proyek yang lebih berfokus pada sektor-sektor yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur besar, misalnya, sering kali tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, atau pekerjaan yang layak. Proyek besar ini justru menguntungkan investor asing atau perusahaan besar yang lebih memperhatikan keuntungan finansial ketimbang kesejahteraan sosial.

Pemerintah kerap mengklaim bahwa proyek pembangunan telah membawa kemajuan signifikan. Namun, banyak dari proyek ini justru memperburuk ketimpangan sosial. Rakyat yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan menjadi korban dari kebijakan yang tidak berkeadilan. Ketimpangan ini semakin memperburuk kesenjangan antara pejabat dan masyarakat umum, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Tanggapan Rinto Setiyawan: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat

Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya memperhatikan angka-angka kemajuan, tetapi juga dampaknya terhadap rakyat. Kemajuan yang sesungguhnya tercapai ketika rakyat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika kedaulatan negara dijaga dengan teguh.

Solusi untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berpihak pada Rakyat

  1. Pembangunan yang Berfokus pada Kesejahteraan Rakyat
    Proyek pembangunan harus lebih berfokus pada meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
  2. Keterlibatan Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
    Pemerintah harus melibatkan rakyat dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
  3. Redistribusi Kekayaan untuk Mengurangi Ketimpangan Sosial
    Negara harus memperkenalkan kebijakan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan sistem pajak yang progresif dan program sosial yang efektif, negara dapat mengurangi kesenjangan sosial yang semakin lebar.
  4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM
    Negara harus mendukung pengembangan ekonomi lokal dan UMKM agar lebih kompetitif. Kebijakan yang mendukung sektor ini akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi domestik.
  5. Mengurangi Ketergantungan pada Kebijakan Luar Negeri
    Indonesia harus berusaha mengurangi ketergantungan pada kebijakan luar negeri dan lebih fokus pada kebijakan yang memperkuat ekonomi domestik dan kedaulatan negara.

Penutup: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berpihak pada Rakyat

Kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan menghasilkan pembangunan yang tidak berkeadilan. Rinto Setiyawan menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan sosial. Pembangunan yang sesungguhnya terjadi ketika rakyat merasakan manfaatnya, dan ketika negara dapat mempertahankan kedaulatan ekonomi serta pemerintahan. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

TAGGED:Berita Trending
Share This Article
Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Mengorbankan Kedaulatan untuk Mencapai Kemajuan Palsu
Next Article Mengurai “Wicked Problem” di Balik Kegagalan Sistem Negara

Berlangganan Newsletter

Berlanggananlah buletin kami untuk segera mendapatkan artikel terbaru kami!
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
WhatsAppFollow

Top News

Pemerintah

Ketimpangan dalam Demokrasi: Demokrasi yang Tidak Pernah Berarti Bagi Rakyat

February 4, 2026
Pemerintah

Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol? Partai X Pertanyakan Transparansi

February 24, 2025
Ekonomi

Bank Emas Prabowo: Solusi Ekonomi atau Kontroversi Baru?

February 24, 2025
Berita Terkini

“Indonesia Gelap” dianggap Reaksi Kaget Rakyat Soal Kebijakan, Partai X: Prabowo Harus Dengarkan Aspirasi!

February 24, 2025

You May also Like

Pemerintah

KemenHAM Soal Kasus HAM, Hukum Tak Boleh Main Mata!

December 16, 2025
RUU tersebut mengatur agar upaya paksa seperti penyadapan, penyelidikan, dan pencekalan harus dikoordinir pihak lain.
Pemerintah

RUU KUHAP Dikritik KPK, Partai X: Kalau Penyadapan Harus Koordinasi, Koruptor Bisa Tepuk Tangan!

July 18, 2025
Pendidikan

Bangsa Kuat Dimulai dari Pendidikan yang Bebas dari Kepentingan Pejabat

December 4, 2025
Media Alat Kekuasaan Pemerintah dan Defisit Akuntabilitas
Pemerintah

Media Alat Kekuasaan Pemerintah dan Defisit Akuntabilitas

January 15, 2026
Show More
  • Berita Lain:
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Hot
  • Politics
  • Renewable Energy
  • Yudizaman
  • Hotel Ayani
  • CV Hotel Wisata
Logo Berita X

Membaca Masalah, Menyajikan Solusi untuk Negeri: Sajian berita terbaru hari ini seputar politik,
hukum, kriminal, olahraga, otomotif, hingga teknologi, di Indonesia dan dunia.

Youtube Instagram X-twitter

Tentang Legalitas

Nama : PT PENERBITX INDONESIA JAYA
Nomor AHU : AHU-010653.AH.01.30.Tahun 2025
Alamat :  Muara Sarana Indah C- Jetis, Malang , Jawa Timur 
Contact Person  : 0816-633-250

  • Beriklan dengan kami
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.