beritax.id – Kekuasaan tanpa moral bukan hanya kesalahan etika, tetapi ancaman langsung terhadap kedaulatan rakyat. Ketika pejabat menjalankan jabatan tanpa nilai, tanpa integritas, dan tanpa kesadaran bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, maka negara mundur dalam diam. Dalam forum Sinau Kebangsaan, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan bahwa tugas negara itu sederhana tapi sakral melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tiga tugas ini hanya bisa berjalan ketika kekuasaan dibingkai oleh moral. Tanpa moral, kekuasaan berubah menjadi alat penindasan yang menggerus hak rakyat sebagai pemilik negara.
Kekuasaan yang Tersesat: Ketika Jabatan Tidak Lagi Berpihak pada Rakyat
Kondisi birokrasi dan kepemimpinan saat ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang kehilangan kompas moral. Banyak kebijakan tidak berangkat dari kebutuhan rakyat, melainkan dari kepentingan kelompok tertentu. Pelayanan publik yang lamban, regulasi yang semrawut, dan minimnya keteladanan pejabat menandakan bahwa moralitas telah terpinggirkan.
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa pejabat negara hanya pantas memegang kekuasaan bila ia ingat bahwa rakyatlah yang menempatkannya di posisi itu. Tanpa moral, kekuasaan berubah menjadi mesin penyalahgunaan wewenang yang menghancurkan legitimasi negara.
Prinsip Partai X: Moralitas sebagai Pondasi Negara Berdaulat
Partai X dalam prinsipnya menegaskan bahwa negara harus berdiri di atas moral publik yang kuat. Kedaulatan rakyat tidak cukup dijaga dengan konstitusi; ia harus dijaga dengan karakter pejabat yang jujur, bijak, dan berpihak.
- Negara Berpihak pada yang Lemah
Kekuasaan wajib melindungi rakyat yang paling rentan, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan. - Keadilan Sosial sebagai Penuntun Kebijakan
Setiap kebijakan harus diuji apakah ia membawa keadilan sosial atau justru memperdalam ketimpangan. - Integritas sebagai Keputusan
Pejabat tidak boleh hanya pandai mengatur, tetapi harus berani jujur meski merugikan dirinya. - Rakyat sebagai Sumber Segala Mandat Kekuasaan
Kekuasaan yang melupakan rakyat berarti mengkhianati landasan negara itu sendiri.
Ketika moral pejabat merosot, tanda-tandanya terlihat jelas: kebijakan tidak responsif, pelayanan publik hanya jadi proyek administrasi, dan aparat lupa bahwa mereka bekerja untuk rakyat. Banyak masalah bangsa berakar bukan pada kurangnya regulasi, tetapi pada hilangnya nilai sebagai landasan tindakan.
Kekuasaan yang tidak memiliki moral akan menempatkan rakyat sebagai objek, bukan sebagai pemilik negara. Dalam konteks inilah Partai X menekankan pentingnya mengembalikan moralitas sebagai fondasi penyelenggaraan negara.
Solusi Partai X: Mengembalikan Moral dalam Kekuasaan
Partai X menawarkan serangkaian solusi yang tidak hanya teoritis, tetapi praktis dan operasional, berdasarkan prinsip dan visi moral negara berdaulat.
- Reformasi Etika Pejabat melalui Pendidikan Kepemimpinan Moral
Pejabat publik perlu dibekali pendidikan berkala berbasis nilai Pancasila, integritas, dan etika pelayanan. Moralitas bukan sifat bawaan ia harus dilatih dan diwajibkan. - Penataan Ulang Sistem Pengawasan Kekuasaan
Partai X mendorong penguatan mekanisme audit publik, partisipasi masyarakat, dan kanal pengaduan yang mudah diakses agar rakyat dapat mengawasi langsung pejabat. - Pelayanan Publik yang Humanis dan Antikorupsi
Partai X menekankan perlunya digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan penghapusan celah-celah transaksional yang merusak moral birokrasi. - Kebijakan Berbasis Keadilan, Bukan Kuasa
Kebijakan negara harus menjawab kebutuhan rakyat, bukan memperkuat posisi pejabat. Semua keputusan harus diuji melalui keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. - Kembalinya Rakyat sebagai Pusat Kedaulatan
Negara harus dikembalikan pada definisi hakikinya: rumah rakyat, bukan istana kekuasaan. Setiap pejabat wajib mempertanggungjawabkan kekuasaan di depan rakyat, bukan hanya di hadapan institusi.
Penutup: Kedaulatan Rakyat Hanya Aman bila Kekuasaan Dijaga oleh Moral
Kekuasaan tanpa moral adalah ancaman nyata bagi negara dan rakyat. Ia tidak hanya menimbulkan kerusakan kebijakan, tetapi meruntuhkan kepercayaan dan merampas kedaulatan rakyat secara perlahan. Karena itu, moralitas bukan pilihan, melainkan syarat mutlak bagi pejabat publik.
Rilis ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang tidak dijaga oleh moral akan berbalik melukai rakyat. Negara akan tegak bila kekuasaan dijalankan dengan hati, akal sehat, dan kesadaran bahwa pejabat hanyalah pelayan dalam rumah besar bangsa. Dan pada akhirnya, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi yang harus dilindungi setiap saat.
