beritax.id — Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kendali publik adalah salah satu ancaman paling berbahaya bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Ketika pejabat memiliki kekuasaan besar tanpa pengawasan, ruang penyalahgunaan wewenang meluas, hukum mudah dimanipulasi, dan kebijakan negara rawan bergeser demi kepentingan sempit. Yang akhirnya menanggung akibatnya bukanlah penguasa, melainkan rakyat yang kehilangan perlindungan, keadilan, dan kepastian.
Inilah bahaya yang kini menjadi perhatian banyak pihak ketika kekuasaan tidak dikendalikan oleh rakyat, negara perlahan kehilangan arah dan masa depan bangsa menjadi taruhannya. Rakyat mulai bertanya apakah negara masih bekerja untuk mereka, atau justru kekuasaan sedang bergerak ke arah yang membahayakan kehidupan publik?
Prayogi R Saputra: Negara Wajib Dilihat dan Dikontrol oleh Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali bahwa negara memiliki tiga tugas yang tidak boleh ditawar: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun semua itu tidak mungkin tercapai bila kekuasaan tidak berada di bawah kendali publik.
“Kekuasaan tanpa pengawasan adalah bencana. Negara hanya akan melayani dirinya sendiri, bukan rakyat,” kata Prayogi. Ia menegaskan bahwa rakyat harus menjadi kekuatan pengontrol utama agar pejabat menyadari batas kewenagannya, bukan menjadikan negara sebagai alat kekuasaan.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Pengawas Tertinggi Negara
Dokumen prinsip Partai X menekankan bahwa kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat, sehingga rakyat tidak hanya berhak dilayani, tetapi juga berhak mengawasi dan mengendalikan arah kekuasaan. Beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan isu ini adalah:
- Rakyat adalah raja, sedangkan pejabat hanyalah pelaksana mandat yang bisa diganti kapan pun jika tidak amanah.
- Negara tidak boleh dipersonalisasi oleh pejabat atau kelompok tertentu; negara adalah institusi publik.
- Pejabat wajib bekerja efektif, efisien, dan transparan, karena jabatan hanyalah amanah.
- Pemimpin harus berwatak negarawan, bukan penguasa yang memperluas kekuasaan demi kelompoknya.
- Pemerintah tidak sama dengan negara, negara harus tetap kuat meski pemerintah bisa berganti.
Prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya kendali publik dalam menjaga agar kekuasaan tetap berpihak pada rakyat.
Bahaya Kekuasaan Tanpa Kendali Publik Bagi Bangsa
Ketika kekuasaan tidak diawasi rakyat dan tidak dibatasi oleh sistem yang sehat, ancaman bagi masa depan bangsa menjadi nyata:
- Penyalahgunaan kewenangan meningkat, karena tidak ada mekanisme koreksi publik.
- Korupsi tumbuh subur, merusak anggaran negara dan mengurangi pelayanan publik.
- Hukum kehilangan keberpihakannya, menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan.
- Kebijakan publik menjadi bias pejabat, jauh dari kebutuhan masyarakat.
- Kepercayaan rakyat terhadap negara melemah, memicu ketidakstabilan sosial dan pemerintahan.
Fenomena ini sudah berulang kali ditunjukkan dalam sejarah berbagai negara dan Indonesia tidak kebal terhadap risikonya.
Solusi Partai X: Mengembalikan Kendali Negara ke Tangan Rakyat
Partai X menawarkan 10 Solusi Penyembuhan Bangsa untuk memastikan kekuasaan kembali berada di bawah kendali rakyat. Solusi-solusi ini tercantum dalam dokumen lampiran Partai X dan disusun untuk menguatkan negara sekaligus melemahkan potensi penyalahgunaan kekuasaan:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional, memulihkan kompas moral dan integritas arah kebijakan bangsa.
- Amandemen Kelima UUD 1945, memastikan kedaulatan rakyat tak dapat digeser oleh kepentingan.
- Pembentukan MPRS Sementara, untuk mengawal transisi dan menjaga agar arah negara tetap sesuai kepentingan publik.
- Pemisahan tegas negara dan pemerintah, agar negara tidak runtuh bersama kesalahan rezim.
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan slogan yang kehilangan makna.
- Pembubaran dan verifikasi ulang partai, membersihkan sistem dari kepentingan sempit yang merusak kontrol publik.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar hukum tidak tunduk pada kekuasaan.
- Digitalisasi penuh birokrasi, meningkatkan transparansi dan menutup ruang manipulasi.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila, membentuk rakyat kritis dan pejabat berwatak negarawan.
- Pemanfaatan media negara untuk edukasi publik, bukan alat propaganda penguasa.
Solusi-solusi ini dirancang untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalur yang diawasi dan diarahkan oleh rakyat.
Penutup: Kendali Publik Adalah Benteng Masa Depan Negara
Dalam sistem demokrasi, rakyat bukan hanya penerima kebijakan mereka adalah pengontrol kekuasaan. Prayogi R Saputra dan Partai X menegaskan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada sejauh mana rakyat mampu mengawasi negara dan membatasi kekuasaan yang berpotensi melampaui batas.
Tanpa kendali publik, kekuasaan menjadi ancaman. Dengan kendali publik, negara kembali pada fungsi sejatinya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil dan bermartabat.
