beritax.id – Kedaulatan fiskal Indonesia kini semakin tergerus, dan negara lebih terlihat sebagai pelayan bagi kapitalis global. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal Indonesia semakin dipengaruhi oleh tuntutan kapitalis global dan lembaga internasional. Kedaulatan fiskal Indonesia yang dahulu menjadi alat untuk mengatur dan mengelola perekonomian untuk kepentingan rakyat, kini lebih berfungsi sebagai alat bagi kepentingan besar korporasi internasional. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, dengan kedaulatan fiskal yang semakin hilang, negara malah lebih banyak melayani kepentingan asing.
Kehilangan Kedaulatan Fiskal Indonesia
Kedaulatan fiskal Indonesia mulai hilang ketika kebijakan fiskal negara semakin dipengaruhi oleh standar dan aturan yang ditetapkan oleh kapitalis global dan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD. Indonesia semakin terjerat dalam mekanisme utang luar negeri yang mengharuskan negara mengadopsi kebijakan fiskal yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional. Negara harus menanggung beban utang yang tinggi, sementara kebijakan yang diambil lebih menguntungkan investor asing daripada rakyat Indonesia itu sendiri.
Akibat hilangnya kedaulatan fiskal, kebijakan fiskal yang diterapkan cenderung memihak pada kepentingan kapitalis global. Program-program yang semestinya digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial, terhambat oleh utang luar negeri dan tekanan kebijakan internasional. Kenaikan pajak dan beban ekonomi lainnya semakin memberatkan rakyat Indonesia, sementara perusahaan asing menikmati insentif pajak dan fasilitas yang menguntungkan mereka. Rakyat semakin terpinggirkan dalam kebijakan yang seharusnya berpihak pada mereka.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kedaulatan fiskal adalah hak negara untuk mengatur sumber daya dan kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh menjadi pelayan bagi kepentingan kapitalis global. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada rakyat dan memprioritaskan kepentingan nasional daripada kepentingan asing.
Solusi untuk Mengembalikan Kedaulatan Fiskal
Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan kedaulatan fiskal Indonesia. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan restrukturisasi utang luar negeri yang lebih adil. Agar Indonesia tidak terus terjerat dalam siklus utang yang memberatkan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal domestik yang lebih berpihak pada rakyat. Termasuk memberikan insentif bagi industri dalam negeri dan UMKM. Transparansi dalam pengelolaan utang dan kebijakan fiskal juga harus diperbaiki untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Negara harus memiliki kebijakan yang mandiri dan berdaulat, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan global.
Kedaulatan fiskal Indonesia yang hilang menyebabkan negara lebih banyak melayani kepentingan kapitalis global daripada rakyatnya sendiri. Negara harus kembali pada tugasnya untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Reformasi fiskal yang berpihak pada rakyat dan mengutamakan kedaulatan ekonomi adalah langkah penting untuk memulihkan kedaulatan fiskal Indonesia dan memastikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
