beritax.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Hanindo Citra, John Tangkey, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, bersama sejumlah saksi lain dari sektor keuangan dan pengembangan bisnis. KPK menyebut kasus ini sudah memasuki tahap akhir, dengan perhitungan kerugian negara tengah dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sikap Partai X: Teknologi Tidak Membuat Koruptor Lebih Pintar
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa korupsi digital sama berbahayanya dengan korupsi manual.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau digitalisasi justru dipakai untuk memperkaya diri, itu pengkhianatan terhadap rakyat,” ujarnya.
Prayogi menilai proyek digitalisasi seharusnya meningkatkan efisiensi dan transparansi, bukan menambah ruang manipulasi lewat sistem berbasis teknologi.
Kritik Partai X: Modernisasi Tanpa Moral = Masalah Baru
Partai X menilai, digitalisasi yang tidak disertai pengawasan justru membuka peluang korupsi model baru.
“Ketika sistem digital tidak dibangun dengan integritas, ia hanya menjadi kedok modern bagi kejahatan lama,” tegas Prayogi.
Menurutnya, kasus ini menjadi bukti bahwa modernisasi teknologi tanpa reformasi moral hanya akan menciptakan koruptor dengan wajah baru.
Dalam prinsip Partai X, negara adalah alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan memperkuat kekuasaan segelintir orang. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pemilik negara.
Setiap inovasi, termasuk digitalisasi, wajib berpihak pada kepentingan publik. Negara yang kuat bukan karena sistemnya canggih, tapi karena rakyatnya percaya bahwa sistem itu adil dan bersih.
Solusi Partai X: Integritas, Transparansi, dan Reformasi Digital Berbasis Nilai
Partai X menawarkan tiga langkah solutif untuk mencegah korupsi di era digital:
- Audit algoritmik nasional seluruh sistem digital pemerintah harus diaudit secara berkala untuk memastikan tidak ada celah manipulasi.
- Platform pengawasan publik terbuka, di mana masyarakat bisa memantau proyek digitalisasi secara langsung dan transparan.
- Pendidikan moral digital bagi ASN dan pejabat agar memahami bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tameng untuk menyembunyikan kejahatan.
Partai X menegaskan bahwa teknologi hanya akan menjadi berkah bila dibangun di atas kejujuran.
“Negara digital yang korup bukanlah kemajuan, melainkan bencana dengan kecepatan tinggi,” pungkas Prayogi R. Saputra.
