beritax.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan kartu digital untuk penerima bantuan sosial (bansos) guna mencegah penyelewengan dalam penggunaan dana bantuan. Hal ini disampaikan Gus Ipul dalam program Jejak Pradana bersama detikcom, Selasa (7/10/2025).
“Ke depan dirancang kartu yang bisa digunakan untuk membeli barang sesuai peruntukannya,” kata Gus Ipul. Menurutnya, langkah ini dilakukan mengingat masih banyaknya kasus penerima manfaat yang menggunakan uang bansos untuk keperluan yang tidak sesuai.
Kementerian Sosial menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan kartu digital bansos tersebut. Gus Ipul menjelaskan, kartu itu akan dilengkapi dengan barcode khusus dari BI, sehingga hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang sesuai dengan ketentuan bansos.
“Ada barcode nanti, yang tidak bisa diubah menjadi uang tunai dan hanya bisa dibelanjakan di toko tertentu,” jelas Gus Ipul.
Meski demikian, Gus Ipul menyadari tidak semua penerima bansos paham teknologi digital. Untuk itu, Kementerian Sosial akan melibatkan tim pendamping di desa-desa dan menggunakan aplikasi serta hotline sebagai bantuan dalam mengedukasi penerima manfaat.
Partai X: Barcode Tidak Menjamin Bantuan Tepat Sasaran
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, mengingatkan bahwa meskipun ada barcode khusus pada kartu bansos, kualitas bantuan itu sendiri harus menjadi fokus utama.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kartu digital bagus, tetapi apakah bantuan itu benar-benar memenuhi kebutuhan dasar rakyat?” ujar Diana.
Ia menilai, meskipun langkah digitalisasi bansos bisa mencegah penyalahgunaan, hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran dan mencakup seluruh kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
“Barcode tidak cukup jika bantuan itu hanya sekadar formalitas tanpa dampak nyata,” lanjutnya.
Partai X menekankan bahwa perubahan sistem bansos harus mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya mengatur pembelian barang.
“Sistem ini tidak boleh menjadikan rakyat semakin bergantung pada bantuan sementara lapangan kerja dan akses ekonomi justru terabaikan,” ujar Diana.
Prinsip Partai X: Negara Harus Berpihak pada Rakyat
Partai X berpegang pada prinsip bahwa negara harus dijalankan untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan cara yang efektif, efisien, dan transparan.
“Pemerintah harus menjamin bahwa setiap kebijakan, termasuk bansos, tidak hanya mengatur tetapi juga memberdayakan rakyat. Negara bukan hanya pencetak kartu, tapi pencetak peluang,” tegas Diana.
Ia mengingatkan bahwa meskipun ada teknologi baru dalam distribusi bansos, keberpihakan pada rakyat harus lebih dari sekadar prosedur administrasi. “Jika hanya mempermudah birokrasi tapi mengabaikan kesejahteraan, maka reformasi ini bukan untuk rakyat, tetapi untuk sistem itu sendiri,” ujarnya.
Solusi Partai X: Memberdayakan Rakyat Melalui Kebijakan Bansos yang Komprehensif
Partai X menawarkan beberapa solusi agar kebijakan bansos berbasis digital tidak hanya efektif tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat:
- Subsidi yang Menyentuh Kebutuhan Dasar Rakyat.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal.
- Pelatihan Digital bagi Penerima Manfaat.
- Mekanisme Pengawasan yang Terbuka.
- Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Bansos.
Partai X menegaskan bahwa meskipun teknologi kartu digital bansos adalah langkah positif, namun kualitas bantuan yang diberikan tetap harus menjadi prioritas utama. “Digitalisasi bansos bukan hanya tentang sistem yang efisien, tetapi bagaimana rakyat dapat merasakan manfaat langsung dari bantuan itu,” tegas Diana Isnaini.
Ia menambahkan, “Bansos harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi, bukan hanya sekadar instrumen pembagian barang.”
