beritax.id – Jika Indonesia ingin tetap stabil, yang utama diperhatikan adalah struktur ketatanegaraan. Bukan sekadar siapa presidennya atau partai yang berkuasa. Tapi apakah sistem yang ada cukup kuat menjaga stabilitas. Tanpa sistem yang kuat, pergantian pemimpin justru bisa memicu ketidakstabilan.
Iran bisa jadi contoh. Terlepas dari pro dan kontra, negara ini menunjukkan sistem yang berlapis dan relatif stabil. Dalam konflik dengan Amerika Serikat, proses gencatan senjata tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui negosiasi hingga tercapai kesepakatan.
Ini menandakan Iran punya posisi tawar dan tidak mudah ditekan. Artinya, ada kekuatan dalam sistemnya yang membuat negara tetap kokoh meski berada di bawah tekanan besar.
Masalah Indonesia Saat Ini
Sebelum membahas struktur ketatanegaraan, terlihat bahwa arah negara saat ini sangat bergantung pada pemerintah yang berkuasa.
Setiap pergantian presiden, kebijakan bisa berubah, prioritas bergeser, dan program dihentikan atau diganti. Akibatnya, tidak ada arah jangka panjang yang konsisten. Negara akhirnya berjalan mengikuti siapa yang berkuasa, bukan berdasarkan sistem yang tetap.
Katanya, kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Namun dalam praktiknya, kita hanya memilih, lalu menyerahkan keputusan kepada pemerintah. Setelah itu, kendali kita atas arah negara menjadi sangat terbatas.
Kedaulatan tetap ada sebagai konsep, tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya berada di tangan kita.
Indonesia Bisa Kuat Kalau Mau
Indonesia sebenarnya bisa memiliki sistem sekuat Iran. Ini bukan hal yang mustahil atau asing. Riset Sekolah Negarawan ternyata punya konsep yang mirip. Jika dikaji lebih dalam, polanya hampir serupa dengan struktur ketatanegaraan Iran. Mari kita bahas satu per satu.
Kedaulatan Tetap di Tangan Rakyat
Di Iran, rakyat memilih Majelis Pakar atau Majelis Para Ahli. Dalam konsep sekolah negarawan, rakyat memilih MPR. Artinya sama. Kedaulatan tetap berasal dari rakyat, tetapi dijalankan melalui perwakilan.
Lembaga Tertinggi sebagai Penentu Arah
Majelis Pakar di Iran dan MPR dalam konsep sekolah negarawan sama-sama menjadi lembaga tertinggi. Keduanya memiliki kewenangan penting yaitu menentukan jalannya arah bangsa dalam jangka waktu yang lama.
Majelis Pakar di Iran terdiri dari 88 orang dengan background ulama. Sedangkan MPR dalam konsep Sekolah Negarawan terdiri dari 99 orang yang berasal dari 4 Pilar yaitu Kaum Intelektual, Rohaniawan, Budayawan atau Tokoh Adat Istiadat, dan TNI Polri.
Dengan demikian, arah negara tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan oleh lembaga yang mewakili rakyat secara keseluruhan.
Kepala Negara di Atas Pemerintah
Di Iran terdapat Supreme Leader. Dalam konsep sekolah negarawan, peran ini dijalankan oleh pimpinan MPR yang terdiri dari Ketua MPR dan Empat Perwakilan dari masing-masing pilar sebagai kepala negara.
Fungsinya sama yaitu menentukan arah strategis negara dan mengawasi seluruh kekuasaan. Artinya, ada posisi yang berada di atas Presiden.
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
Baik di Iran maupun dalam konsep sekolah negarawan, Presiden tetap ada. Namun perannya adalah sebagai Kepala pemerintahan. Presiden menjalankan kebijakan, bukan menentukan arah dasar negara. Presiden hanya bisa mengusulkan aturan tapi tidak bisa menyetujui aturan negara.
Pelindung Rakyat
Dalam kedua sistem, angkatan bersenjata tidak berada di bawah Presiden. Di Iran, angkatan bersenjata langsung di bawah Supreme Leader. Sedangkan di konsep Sekolah Negarawan, ada Dewan Keamanan yang tugasnya sama seperti angkatan bersenjata.
Dengan kondisi ini, militer akan menjadi alat negara, bukan alat pemerintah. Mereka akan melindungi kita dari berbagai serangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Beda Pemerintah dan Negara
Pada akhirnya, kedua sistem memiliki pola yang sama yaitu ada negara dan ada pemerintah. Lembaga Negara ada untuk menjaga arah. Sedangkan lembaga pemerintah yaitu presiden dan menterinya hanyalah pelaksana. Dalam konsep Sekolah Negarawan lembaga pemerintah adalah Presiden, menteri dan pemda.
Dalam dunia yang tidak stabil seperti sekarang, bahkan negara besar seperti Amerika Serikat harus bernegosiasi dalam konflik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tetapi juga soal ketahanan sistem.
Dan mungkin, ini yang perlu kita renungkan.
Bukan hanya siapa yang memimpin Indonesia, tetapi apakah struktur ketatanegaraan yang kita miliki sudah cukup kuat untuk menjaga arah bangsa dalam jangka panjang.
