beritax.id – Janji kesejahteraan kembali digaungkan oleh pemerintah dalam berbagai pidato dan dokumen kebijakan. Namun, di saat yang sama, publik menyaksikan ironi: fasilitas, tunjangan, dan kemudahan terus mengalir bagi pejabat, sementara rakyat justru harus membayar mahal melalui kenaikan pajak, tarif layanan publik, dan biaya hidup yang terus menekan.
Berbagai kebijakan menunjukkan ketimpangan perlakuan. Ketika rakyat diminta “berhemat demi stabilitas”, sebagian pejabat justru menikmati fasilitas negara mulai dari tunjangan, kendaraan dinas, hingga proyek-proyek representatif yang dibiayai dari uang publik. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa kesejahteraan didefinisikan berbeda ringan bagi pejabat, berat bagi warga.
Biaya Hidup Naik, Daya Tahan Rakyat Diuji
Kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif energi, dan pungutan administratif membuat rakyat harus mengencangkan ikat pinggang. Di sisi lain, kebijakan kompensasi sering kali bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah. Akibatnya, janji kesejahteraan terasa semakin jauh dari realitas sehari-hari.
Ketika beban fiskal lebih banyak dipikul masyarakat, kepercayaan publik terhadap negara pun tergerus. Rakyat bertanya: untuk siapa anggaran disusun dan siapa yang paling diuntungkan? Tanpa koreksi arah, kebijakan berisiko memperlebar jurang ketimpangan antara penguasa dan yang dikuasai.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Harus Berpihak
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa ketimpangan kebijakan ini menunjukkan kegagalan negara menjalankan mandat dasarnya.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika yang dilindungi justru kenyamanan pejabat, sementara rakyat dipaksa membayar mahal, maka arah negara sudah menyimpang,” ujar Rinto.
Menurutnya, kesejahteraan tidak boleh dimaknai sebagai privilese bagi segelintir orang, melainkan hak seluruh warga negara.
Solusi: Mengembalikan Arah Kesejahteraan
Untuk memastikan janji kesejahteraan tidak berhenti sebagai slogan, diperlukan langkah konkret:
- Evaluasi dan pembatasan fasilitas serta tunjangan pejabat yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
- Prioritaskan anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat: pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
- Kebijakan fiskal yang adil dan transparan, dengan beban disesuaikan kemampuan ekonomi warga.
- Penguatan pengawasan publik terhadap anggaran negara agar tidak disalahgunakan.
- Dialog terbuka dengan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak luas.
Rinto Setiyawan menegaskan penutup negara yang benar-benar sejahtera adalah negara yang melindungi rakyat dari beban berlebihan, melayani kepentingan publik, dan mengatur kekuasaan agar tidak berubah menjadi privilese.
