beritax.id – Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat terhadap otoritarianisme sistem perpajakan di Indonesia, Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menggelar acara Tahlukah: Rakyat Kembali Berdaulat di Dunia Pajak, sebuah ritual spiritual dan reflektif ajaran Emha Ainun Najib (Cak Nun) untuk memohon kekuatan dan keadilan dari Yang Maha Kuasa.
Bertempat di Kota Malang, Jawa Timur, kegiatan yang berlangsung tanggal 16 Juni 2025, dari pukul 18.00 hingga 19.30 WIB ini dihadiri sekitar 60 anggota IWPI dari berbagai daerah, termasuk wajib pajak yang tengah menghadapi proses sengketa perpajakan. Acara ini menjadi penanda perlawanan moral terhadap penyimpangan struktur keuangan negara yang dinilai telah menyimpang dari prinsip keadilan konstitusional.
Doa yang Menembus Langit: Bukan Marah, Tapi Memohon Keadilan
Tahlukah dimulai dengan pembacaan doa reflektif penuh makna, yang bukan sekadar keluhan rakyat kecil, tetapi juga pengaduan ruhani tentang ketimpangan dan kezaliman atas nama hukum.
“Kami tidak mengadu bahwa kami miskin. Tapi bahwa kami sering ditindas atas nama keadilan,” kutip salah satu bagian doa yang menyentuh nurani peserta.
Dalam suasana hening dan penuh haru, peserta menundukkan kepala dan mengamini bait demi bait yang dibacakan secara lantang namun penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian.
Mengapa Tahlukah? Karena Sistem Pajak Telah Menjadi Mesin Kekuasaan
Menurut Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, acara ini digelar sebagai bentuk perlawanan spiritual terhadap sistem perpajakan yang telah berubah menjadi instrumen penindasan yang sah.
“Menteri Keuangan hari ini bisa bertindak seperti lembaga legislatif, eksekutif, sekaligus yudikatif dalam perkara pajak. Ini bahaya luar biasa dalam sistem negara demokrasi,” ungkapnya dalam sesi refleksi setelah doa bersama.
Ia merujuk bahwa dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Terdapat 48 frasa yang memberi kewenangan peraturan menteri, yang menjadikan Menteri Keuangan dapat membuat regulasi teknis setingkat undang-undang.
Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana UU KUP merupakan unit di bawah Menteri Keuangan, sehingga posisi fiskus sangat dominan.
Sementara itu, lembaga yudikatif dalam sengketa pajak, yakni Pengadilan Pajak. Berada di bawah struktur Sekretariat Jenderal Kemenkeu, yang membuat independensi hukum perpajakan diragukan.
“Sistem ini melahirkan apa yang kami sebut sebagai otoritarianisme fiskal,” tegas Rinto.
Kesaksian Wajib Pajak: Ditagih Rp10,4 Miliar Hanya Karena Toko Bangunan
Acara tersebut menjadi semakin emosional ketika Bapak Antono, seorang anggota IWPI asal Bojonegoro, berdiri dan menceritakan kisahnya.
“Saya hanya punya usaha toko bangunan biasa. Tapi saya dapat surat tagihan sampai Rp10,4 miliar. Saya sudah coba klarifikasi, tapi malah dianggap tidak kooperatif,” katanya dengan suara bergetar.
Menurutnya, dalam proses pemeriksaan pajak hingga keberatan, ia tidak menemukan keadilan. Bahkan saat membawa sengketa ke Pengadilan Pajak, ia justru menghadapi hakim-hakim yang ia nilai tidak independen dan tidak berpihak pada fakta.
IWPI Serukan Reformasi Total DJP: Senior ke Penyuluhan, Junior ke Pemeriksaan
Dalam pernyataan sikapnya, IWPI juga mendorong reformasi total internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu usulan konkret adalah menempatkan pegawai senior yang lebih bijaksana di divisi penyuluhan dan edukasi, sedangkan bagian pemeriksaan, bukti permulaan, dan penagihan ditempati pegawai muda berusia di bawah 40 tahun, seumuran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau DJP menolak usulan ini, itu sama saja mereka meremehkan kapasitas Wakil Presiden kita yang muda,” ujar Rinto tegas.
Penutup: Tahlukah sebagai Awal Gerakan Moral Nasional
Acara Tahlukah ini bukan akhir, tetapi permulaan gelombang kesadaran baru dari rakyat bahwa negara harus kembali berpihak pada keadilan.
IWPI berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi gerakan sipil lainnya untuk terus menyuarakan hak-hak konstitusional rakyat, khususnya dalam mengembalikan daulat warga negara atas pajak yang mereka bayarkan.
“Kami tidak ingin membenci para pejabat. Tapi kami mencintai keadilan.”
Doa itu menggema, menutup acara malam itu, di langit Malang yang mulai gelap namun penuh harap.
Acara selengkapnya bisa dilihat di channel youtube pajaksmart : https://www.youtube.com/watch?v=KLcD3ynqXS0&t=1280s
