beritax.id – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan belum ada informasi resmi soal rencana reshuffle kabinet. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Muzani menegaskan menteri-menteri harus mengikuti irama dan langkah Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, para pembantu presiden harus menyesuaikan diri dengan ritme kepala negara agar kerja pemerintahan berjalan efisien. Namun hingga kini, isu reshuffle masih menjadi spekulasi. Beberapa menteri memilih bungkam ketika dimintai konfirmasi oleh media.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto hanya tersenyum ketika ditanya soal isu dirinya akan menjadi Dubes AS. Begitu pula dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden dan tidak perlu dikomentari.
Respons para pejabat ini menambah ketidakpastian, di tengah desakan publik terhadap efektivitas dan integritas Kabinet Merah Putih.
Partai X: Pemimpin Bukan Dirigen, Tapi Mandataris Rakyat!
Menanggapi pernyataan Gerindra yang menyamakan presiden dengan dirigen, Partai X menyatakan penolakan atas narasi tersebut. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra menegaskan bahwa pemimpin bukanlah dirigen, tetapi pelaksana mandat rakyat.
“Kalau negara diibaratkan orkestra, maka partitur yang utama adalah konstitusi, bukan selera sang dirigen,” tegas Prayogi.
Menurut Partai X, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang menyalurkan kekuasaan untuk melayani rakyat, bukan dipuja oleh anak buahnya.
Dalam prinsip Partai X yang terlampir dalam dokumen internal, ditegaskan bahwa negara yang demokratis tidak mengandalkan ketaatan buta.
Yang dibutuhkan adalah pertanggungjawaban, transparansi, evaluasi terbuka, dan ruang koreksi dari publik dan parlemen. Setiap jabatan adalah amanah rakyat. Maka reshuffle atau tidak, harus berdasarkan kebutuhan pelayanan, bukan loyalitas pejabat semata.
Solusi Partai X: Lembaga Evaluasi Kinerja Independen dan Sekolah Negarawan
Partai X menawarkan solusi sistemik dengan membentuk Lembaga Evaluasi Kinerja Kabinet yang independen dan berbasis indikator kebijakan publik.
Evaluasi harus dilakukan secara transparan, menggunakan ukuran berbasis data, pelayanan rakyat, dan kepatuhan pada RPJMN.
Selain itu, Sekolah Negarawan yang digagas Partai X menanamkan etika jabatan, moral publik, serta keberanian berpikir kritis dalam melayani rakyat.
Negarawan yang baik bukan yang pandai mengikuti irama pemimpin, tapi yang berani memainkan nada kebenaran dan keadilan.
Partai X menyerukan agar reshuffle, bila dilakukan, tidak menjadi ajang akomodasi pejabat, tetapi pembenahan menyeluruh. Presiden adalah pelayan rakyat, bukan bintang panggung. Menteri adalah pelaksana konstitusi, bukan pemuja pemimpin. Rakyat akan percaya jika setiap keputusan diambil dengan logika publik, bukan logika kekuasaan.
