beritax.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tagar “Indonesia Gelap” sebagai hasil rekayasa koruptor. Dalam sambutannya di Kongres PSI, ia mengatakan koruptor menggunakan buzzer untuk menyebarkan pesimisme terhadap pemerintahan.
Ia menyebut isu “kabur dulu aja” dan aksi demonstrasi terkait merupakan manuver pihak-pihak yang ingin Indonesia tetap miskin dan gaduh. Dalam narasinya, Presiden menegaskan bahwa masa depan Indonesia justru cerah berdasarkan data ekonomi yang ia pelajari.
Partai X: Cerah Bagi Penguasa, Tapi Hukum Masih Gulita
Bagi Partai X, terang-benderangnya masa depan belum bisa dirasakan rakyat, terutama dalam aspek hukum. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyebut bahwa yang gelap bukanlah negara secara fisik, melainkan sistem keadilannya.
“Yang gelap itu bukan lampu jalan, tapi hukum yang tidak berjalan bagi semua,” ujar Rinto. Ia menegaskan, jika hukum masih tebang pilih dan penguasa bebas melanggar aturan, maka negeri ini tetap berada dalam gelap.
Negara Harus Lindungi, Layani, dan Atur Rakyat, Bukan Mengalihkan Perhatian
Rinto mengingatkan kembali tiga tugas negara yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Menyalahkan pihak luar atau buzzer bukan solusi atas masalah substansial. “Rakyat bicara gelap karena akses keadilan dan kesejahteraan benar-benar terhalang,” ujarnya.
Partai X menilai bahwa alih-alih menuduh rakyat menyebar pesimisme, pemerintah seharusnya mendengar keluhannya. Aspirasi yang muncul di media sosial adalah refleksi dari krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Prinsip Partai X: Hukum Harus Netral, Kekuasaan Harus Transparan
Partai X berpegang teguh pada prinsip keadilan sosial dan supremasi hukum. Negara harus hadir sebagai alat rakyat, bukan tameng penguasa. Demokrasi harus ditegakkan melalui pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, bukan dengan menyebar narasi pengalihan.
Partai X melihat kegelapan muncul ketika hukum hanya berlaku pada rakyat kecil. Sementara penguasa dan kroni-kroninya bebas dari jerat hukum.
Solusi Partai X: Sekolah Negarawan dan Reformasi Total Penegakan Hukum
Sebagai solusi, Partai X menegaskan pentingnya membangun budaya kenegaraan melalui Sekolah Negarawan. Pemimpin masa depan harus dididik dengan kesadaran etika, bukan hanya strategi kuasa.
Partai X juga menyerukan pembentukan Komisi Audit Hukum Independen untuk mengevaluasi penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan di sektor yudisial. Semua proses hukum harus transparan dan tunduk pada konstitusi.
Rakyat butuh terang dari keadilan, bukan sekadar pidato penuh semangat. “Hentikan sandiwara, buka semua jalur keadilan,” pungkas Rinto.
