beritax.id – Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Istana Negara pun memberikan respon, melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, yang meminta publik cukup merujuk pada pernyataan Wiranto.
Sebelumnya, Wiranto menyatakan Presiden Prabowo memahami tuntutan Forum Purnawirawan TNI, namun perlu mempelajari substansi tuntutan tersebut lebih dalam. Ia menegaskan, Presiden tidak dapat serta-merta merespons karena terikat sistem Trias Politika yang membatasi kewenangannya.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan usulan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden. Usulan ini didasarkan pada penilaian mereka bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar prosedur hukum Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.
Partai X: Rakyat Tidak Ingin Lagi Drama Klarifikasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengkritik respon lamban dan ambigu dari Istana terkait desakan pencopotan Gibran. “Rakyat sekarang tidak butuh drama klarifikasi bertele-tele,” tegasnya.
Rinto mengingatkan bahwa tugas pemerintah itu jelas, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Setiap respon atas krisis pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan sekadar menjaga citra kekuasaan.
Menurut Partai X, penyampaian aspirasi rakyat, termasuk dari Forum Purnawirawan, harus dihargai dengan keseriusan, bukan disangkal dengan klarifikasi setengah hati.
Partai X menilai respon yang menyepelekan usulan Forum Purnawirawan TNI menunjukkan adanya jarak antara pemerintah dan aspirasi rakyat. “Rakyatlah pemilik kedaulatan, bukan pejabat,” tegas Rinto.
Ia menambahkan bahwa pemilihan Prabowo-Gibran memang sah secara hukum, tetapi evaluasi tetap harus terbuka. Setiap jabatan publik wajib mempertanggungjawabkan moralitas dan etika pemerintahan kepada rakyat.
Bagi Partai X, hukum memang penting, namun legitimasi moral dan etika lebih utama untuk menjaga kepercayaan publik.
Klarifikasi Bukan Solusi, Pemerintah Harus Bertindak Nyata
Rinto Setiyawan menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan klarifikasi normatif dalam menghadapi situasi ini. “Pemerintah harus memberikan bukti nyata bahwa mereka mendengar dan menghormati suara rakyat,” katanya.
Partai X mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya hidup bila kritik dijadikan bahan introspeksi, bukan dibungkam atau diabaikan. Pemerintah harus menghentikan pola klarifikasi tanpa solusi nyata, karena itu hanya memperdalam kekecewaan rakyat.
Sebagaimana prinsip Partai X, segala bentuk jabatan publik harus berlandaskan integritas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Setiap pelanggaran etika, manipulasi hukum, ataupun penyimpangan elit harus disikapi tegas tanpa kompromi.
