beritax.id – Insentif pajak global semakin memperburuk ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Perusahaan multinasional yang mendapatkan insentif pajak di negara maju dapat menghindari kewajiban pajak di negara berkembang. Hal ini mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan sosial dan infrastruktur di negara berkembang. Sebaliknya, negara maju semakin memperkuat posisi mereka dalam perekonomian global, sementara negara berkembang terus terperangkap dalam ketimpangan yang semakin besar.
Dampak Insentif Pajak Global pada Negara Berkembang
Insentif pajak global yang diberikan kepada korporasi besar menguntungkan negara maju, tetapi merugikan negara berkembang. Negara-negara berkembang, yang bergantung pada pajak untuk mendanai pembangunan, kehilangan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk program sosial dan ekonomi. Sementara itu, perusahaan besar yang mendapat insentif pajak global sering kali hanya memberikan sedikit kontribusi pada ekonomi negara tempat mereka beroperasi. Hal ini memperburuk kesenjangan antara negara kaya dan miskin.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus memastikan bahwa kebijakan fiskal dan pajak berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada perusahaan besar. Insentif pajak global yang merugikan negara berkembang harus diatasi dengan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Solusi untuk Mengatasi Dampak Insentif Pajak Global pada Ketimpangan Ekonomi
- Reformasi Kebijakan Pajak Global untuk Meningkatkan Keadilan
Negara-negara berkembang harus bekerja sama untuk memperkenalkan reformasi pajak global yang lebih adil. Negara maju harus dikenakan regulasi yang lebih ketat agar perusahaan multinasional tidak dapat menghindari kewajiban pajak. - Meningkatkan Kedaulatan Fiskal Negara Berkembang
Negara berkembang perlu memperkuat kedaulatan fiskalnya dengan merumuskan kebijakan pajak yang lebih sesuai dengan kebutuhan domestik. Pemerintah harus mengurangi ketergantungan pada insentif pajak global dan lebih mengutamakan kebijakan pro-rakyat. - Penerapan Pajak yang Lebih Progresif
Negara harus mengadopsi sistem pajak progresif yang mengenakan pajak lebih tinggi pada perusahaan besar dan individu kaya. Pajak yang adil akan mengurangi ketimpangan dan membantu pendanaan pembangunan yang lebih merata. - Meningkatkan Pengawasan terhadap Penghindaran Pajak
Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penghindaran pajak dan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Kerja sama internasional dalam pengawasan pajak dapat membantu negara berkembang mengurangi kehilangan pendapatan. - Pemberdayaan UMKM dan Sektor Ekonomi Lokal
Negara harus memberikan insentif bagi UMKM dan sektor ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar. Dukungan untuk UMKM akan meningkatkan daya saing domestik dan mengurangi dampak negatif dari kebijakan pajak global.
Penutup: Menjamin Keadilan Ekonomi dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Insentif pajak global yang tidak adil semakin memperburuk ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Prayogi R Saputra menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah reformasi pajak yang tepat, Indonesia dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan membangun perekonomian yang lebih adil dan inklusif.
