beritax.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu inisiator aksi demonstrasi di Pati pada 13 Agustus 2025. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul dugaan aliran dana dari Sudewo, Bupati nonaktif Pati, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Husein menyatakan siap untuk diperiksa oleh KPK jika dipanggil. Namun, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, ia belum menerima panggilan resmi dari aparat penegak hukum. “Kalau mau diperiksa ya monggo,” ujar Husein saat dihubungi pada Kamis (22/1/2026). Husein juga dengan tegas membantah tuduhan menerima uang dari Sudewo dan menjelaskan bahwa mobil yang ia beli berasal dari hasil live TikTok-nya, bukan dari dana yang diduga berasal dari Bupati Pati.
Klarifikasi yang Harus Transparan dan Tanpa Intervensi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pejabat publik dan individu yang terlibat dalam dinamika pemerintahan harus dilakukan secara transparan, tanpa intervensi apapun. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas terkait dugaan aliran dana yang melibatkan tokoh publik.
“Proses klarifikasi terhadap Husein dan pihak terkait harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Rinto. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus bebas dari pengaruh atau kekuasaan apapun.
Penyelidikan KPK Harus Fokus pada Fakta
KPK telah membuka peluang untuk memeriksa Husein terkait dugaan adanya aliran dana yang mengarah pada Sudewo. Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menyatakan bahwa penyelidikan ini akan didalami untuk melihat apakah ada unsur tindak pidana dalam kasus ini.
Asep juga menekankan bahwa KPK akan mendalami lebih lanjut, mengingat kasus ini melibatkan pejabat publik dan potensi aliran dana yang merugikan rakyat. “Kami tentu akan melihat proses yang terjadi hingga terbitnya dugaan aliran uang,” ujar Asep.
Solusi dari Partai X
Partai X menawarkan beberapa solusi untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara adil dan transparan, antara lain:
- Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang melibatkan pejabat publik untuk mencegah potensi korupsi.
- Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk Husein, mendapatkan pemeriksaan yang fair dan transparan.
- Mengedukasi masyarakat tentang cara melaporkan dugaan penyelewengan dana atau tindakan korupsi tanpa rasa takut.
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan kasus ini diusut tuntas dengan cara yang profesional.
Partai X menegaskan bahwa penegakan hukum harus bebas dari pengaruh dan kekuasaan apapun. Semua pihak yang terlibat dalam dugaan penyelewengan dana publik harus menjalani proses pemeriksaan yang transparan dan adil. Pemerintah harus memastikan bahwa kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum tetap terjaga.
