beritax.id – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi di Indramayu, Jawa Barat. Meski memiliki lahan pertanian terluas dan menjadi penghasil padi serta garam terbesar nasional, Indramayu tetap termiskin di Jawa Barat.
“Ini adalah paradoks,” tegas Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko. Budiman menyebut warga Indramayu pekerja keras, namun belum merasakan kesejahteraan dari kontribusinya terhadap pangan nasional.
Seruan Pemerintah: Industrialisasi Pertanian Rakyat
Budiman menilai pertanian rakyat perlu masuk tahap baru yaitu berbasis industri modern yang memberikan nilai tambah. Ia mendorong kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung transformasi tersebut.
“Harus dikelola rakyat. Jangan jadi proyek kekuasaan atas nama kemiskinan,” ujarnya.
Beberapa investor disebut telah diajak bicara untuk membangun model pertanian yang berbasis teknologi dan koperasi petani.
Partai X: Bukti Negara Tak Berpihak pada Penopang Pangan Bangsa
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menilai kondisi Indramayu menunjukkan kegagalan struktural negara.
“Bayangkan, penyumbang pangan terbesar justru paling miskin. Itu ironi sistemik,” tegas Prayogi.
Menurutnya, negara tak menjalankan kewajiban konstitusional: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat terutama petani.
Partai X menegaskan bahwa solusi pengentasan kemiskinan tidak cukup lewat proyek atau jargon industrialisasi semata. Keadilan struktural mesti ditegakkan, mulai dari harga wajar hasil tani, distribusi lahan, hingga akses pembiayaan rakyat.
“Kalau proyeknya KPBU tapi tanah dan hasil dikuasai investor, petani tetap jadi buruh,” kritik Prayogi.
Solusi Partai X: Reforma Agraria dan Industrialisasi Berbasis Rakyat
Partai X menawarkan skema solutif berbasis prinsip ekonomi berkeadilan dan kedaulatan pangan:
- Jalankan reforma agraria sejati agar lahan produktif dikuasai petani, bukan korporasi.
- Bangun koperasi petani berbasis teknologi yang dikelola warga dan didampingi negara, bukan digantikan investor.
- Negara wajib menetapkan harga dasar komoditas strategis agar petani tidak rugi saat panen raya.
- Alokasikan 20 persen Dana Desa khusus penguatan pertanian rakyat dan logistik distribusi lokal.
- Bangun infrastruktur pascapanen, dari gudang, penggilingan, hingga pabrik pengolahan skala rakyat.
Prayogi menegaskan bahwa petani bukan objek kasihan, tapi subjek utama pembangunan nasional.
“Kalau negara masih gagal sejahterakan Indramayu, lalu siapa sebenarnya yang dijadikan prioritas?” pungkasnya.
