beritax.id – Indonesia krisis ketika pembangunan terus digenjot, tetapi keselamatan rakyat justru terabaikan. Proyek infrastruktur, kawasan industri, dan eksploitasi sumber daya alam dipromosikan sebagai simbol kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Namun di banyak daerah, yang datang bersamaan dengan proyek-proyek itu justru banjir, longsor, lumpur, dan kerusakan lingkungan yang merenggut ruang hidup masyarakat. Pembangunan berjalan cepat, sementara risiko dibiarkan menumpuk di bawahnya.
Proyek Jalan, Tambang, dan Kawasan Industri sebagai Titik Rawan
Dalam berbagai peristiwa bencana terakhir, publik melihat pola yang berulang. Wilayah yang mengalami banjir bandang, longsor, atau sedimentasi parah sering berdekatan dengan proyek jalan besar, pembukaan tambang, atau alih fungsi hutan dan lahan. Drainase rusak, daerah resapan hilang, dan kontur tanah diubah tanpa perhitungan matang. Ketika hujan datang, bencana pun menyusul. Yang dipersembahkan sebagai pembangunan justru menciptakan kerentanan baru.
Bencana Disebut Alam, Kebijakan Luput dari Evaluasi
Setiap kali bencana terjadi, penjelasan resmi hampir selalu mengarah pada cuaca ekstrem atau faktor alam. Padahal, kerusakan lingkungan akibat kebijakan pembangunan jarang disentuh secara serius. Perizinan tetap berjalan, proyek tidak dihentikan, dan evaluasi kebijakan sering berakhir sebatas wacana. Negara memilih menyalahkan alam, bukan mengoreksi keputusan manusia.
Rakyat Menjadi Penyangga Risiko Kekuasaan
Masyarakat yang tinggal di sekitar proyek menjadi pihak paling terdampak. Rumah terendam, sawah rusak, mata pencaharian hilang, dan rasa aman lenyap. Ironisnya, mereka jarang dilibatkan sejak awal dalam perencanaan proyek, tetapi dipaksa menanggung akibatnya. Ketika bencana datang, bantuan sering terlambat dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. Rakyat membayar harga mahal dari proyek yang tidak mereka nikmati.
Pola Berulang yang Menjadi Normal Baru
Frekuensi bencana yang meningkat menunjukkan bahwa ini bukan kejadian insidental, melainkan akibat dari pola pembangunan yang salah arah. Selama keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan ditempatkan di urutan kedua setelah target proyek dan investasi, bencana akan terus menjadi bagian dari keseharian Indonesia. Indonesia tidak hanya menghadapi krisis alam, tetapi krisis kebijakan.
Solusi: Menghentikan Pembangunan yang Mengorbankan Rakyat
Pemerintah harus segera mengubah paradigma pembangunan dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai ukuran utama keberhasilan proyek. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berdampak ekologis perlu dilakukan secara transparan dan berani, termasuk pencabutan izin yang terbukti merusak lingkungan. Kajian lingkungan harus dijalankan secara serius, bukan formalitas administratif. Selain itu, masyarakat lokal wajib dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan sekadar menjadi korban di akhir. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga harus konsisten tanpa pandang kepentingan.
Indonesia tidak akan keluar dari krisis jika pembangunan terus dijalankan dengan menutup mata pada dampaknya. Proyek boleh dibangun, tetapi tidak dengan mengorbankan keselamatan dan masa depan rakyat.
