beritax.id – Indonesia krisis ketika Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang sebagai motor pembangunan justru memunculkan petaka di banyak daerah. Atas nama percepatan ekonomi dan kepentingan nasional, proyek-proyek berskala besar dijalankan dengan tempo tinggi. Namun, di lapangan, yang kerap tertinggal adalah keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
PSN dimaksudkan sebagai solusi, tetapi dalam praktik tertentu berubah menjadi sumber masalah baru.
Pembangunan Dipercepat, Risiko Diabaikan
Sejumlah bencana banjir, longsor, konflik lahan, dan krisis lingkungan dalam waktu terakhir terjadi di sekitar wilayah proyek besar jalan tol, kawasan industri, pertambangan, hingga proyek pangan dan energi. Alih fungsi lahan dilakukan masif, daerah resapan air menyusut, dan tata ruang berubah drastis. Ketika hujan deras datang atau ekosistem terganggu, dampaknya langsung dirasakan warga sekitar.
Yang dipercepat adalah proyek, bukan mitigasi risikonya.
Status PSN sebagai Tameng Kebijakan
Label PSN sering kali membuat proyek nyaris tak tersentuh kritik. Proses perizinan dipercepat, partisipasi publik dipersempit, dan keberatan warga dianggap menghambat pembangunan. Dalam situasi ini, PSN berubah dari instrumen pembangunan menjadi tameng kebijakan yang sulit dikoreksi, bahkan ketika dampaknya merugikan masyarakat luas.
Kepentingan nasional ditafsirkan sempit sebagai kepentingan proyek.
Rakyat Menanggung Biaya yang Tak Masuk Perhitungan
Masyarakat di sekitar proyek menjadi pihak yang paling terdampak. Lahan hilang, rumah tergusur, sumber air tercemar, dan bencana ekologis meningkat. Biaya sosial dan lingkungan ini jarang masuk dalam perhitungan keberhasilan proyek. Ketika petaka terjadi, bantuan datang terlambat dan sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami warga.
PSN berjalan, tetapi rakyat dipaksa menanggung ongkosnya.
Dari Strategis Menjadi Sistemik
Jika pola ini terus dibiarkan, PSN bukan lagi persoalan proyek individual, melainkan masalah sistemik. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan suara warga akan terus melahirkan krisis baru. Indonesia tidak hanya menghadapi krisis alam, tetapi krisis kebijakan yang bersumber dari cara negara memaknai pembangunan.
Petaka bukan datang tiba-tiba, melainkan dibangun secara perlahan.
Solusi: Mengoreksi Arah PSN sebelum Terlambat
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap seluruh PSN, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan ekologisnya. Proyek yang terbukti merusak lingkungan dan mengancam keselamatan rakyat harus ditinjau ulang, bahkan dihentikan bila perlu. Kajian lingkungan dan sosial wajib dijadikan dasar utama, bukan formalitas. Pelibatan masyarakat lokal harus dilakukan sejak awal perencanaan, bukan setelah konflik muncul. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di area PSN juga harus tegas tanpa pengecualian.
Indonesia tidak akan keluar dari krisis jika proyek strategis terus dipaksakan tanpa koreksi. Pembangunan nasional seharusnya menjadi jalan menuju keselamatan dan kesejahteraan rakyat, bukan berubah menjadi petaka nasional yang diwariskan ke masa depan.
