beritax.id – Indonesia berada di titik persimpangan yang krusial, di mana pengkhianatan kekuasaan merusak esensi demokrasi yang seharusnya dibangun dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara ini dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, namun realitasnya, pemimpin yang diberi kepercayaan malah berpihak pada segelintir penguasa yang semakin memperlebar jurang ketimpangan. “Pengkhianatan kekuasaan Indonesia” bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga mengancam masa depan bangsa ini.
Ketidakadilan yang Mendasari Kekuasaan
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Namun, dalam kenyataan saat ini, banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah justru lebih menguntungkan para penguasa dan pemodal besar daripada rakyat. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian utama, justru sering kali terpinggirkan dalam kebijakan yang diambil.
Fenomena pengkhianatan kekuasaan ini terlihat jelas dalam kebijakan ekonomi yang berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini, sektor-sektor penting seperti pertanian dan industri lokal sering kali diabaikan demi kepentingan asing dan kapitalisme yang menguntungkan segelintir orang. Keputusan-keputusan yang diambil lebih sering mencerminkan keinginan penguasa daripada kebutuhan rakyat yang seharusnya dilayani.
Pemilu yang Terancam: Oligarki Mengambil Alih
Salah satu dampak besar dari pengkhianatan kekuasaan adalah pemilu yang semakin terpengaruh oleh kekuatan uang. Praktik oligarki di Indonesia semakin jelas, di mana segelintir orang kaya dan pengusaha besar memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah kekuasaan negara. Dengan uang yang melimpah, para oligark ini dapat membeli pengaruh, menentukan kandidat yang layak terpilih, bahkan mengendalikan kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat.
Prayogi R Saputra menekankan bahwa pemilu harusnya menjadi sarana untuk merepresentasikan kehendak rakyat. Namun, ketika oligarki mengendalikan proses kekuasaan, demokrasi hanya menjadi formalitas belaka. Partai X mengusung prinsip untuk memisahkan kekuasaan negara dan pemerintah. Agar negara tetap berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, tanpa terjebak pada permainan kekuasaan yang merusak.
Prinsip utama yang diusung oleh Partai X adalah pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah. Pemimpin negara yang hanya bertindak sebagai pelayan rakyat harus dihadapkan pada mekanisme checks and balances yang ketat. Agar kebijakan yang diambil selalu mencerminkan keadilan sosial. Pemerintah harus bekerja untuk memastikan bahwa seluruh rakyat dapat merasakan manfaat dari sumber daya yang ada, tanpa adanya diskriminasi.
Solusi: Kembali Pada Pancasila dan Kedaulatan Rakyat
Untuk mengatasi pengkhianatan kekuasaan yang merusak demokrasi Indonesia, Partai X menawarkan solusi yang jelas, yaitu kembali kepada prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Negara harus berfungsi untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil dan merata. Dalam hal ini, negara harus mengembalikan kedaulatan rakyat dan tidak membiarkan kebijakan negara dikuasai oleh kepentingan segelintir orang atau penguasa.
Mewujudkan Demokrasi yang Berkeadilan
Solusi yang diusung oleh Partai X juga mencakup reformasi dalam sistem pemilu. Demokrasi yang sesungguhnya hanya dapat terwujud jika rakyat diberikan kebebasan penuh untuk memilih pemimpin tanpa adanya intervensi dari kekuatan uang atau oligarki. Pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila perlu diperkenalkan di setiap level masyarakat. Agar rakyat bisa lebih bijak dalam menentukan pilihan mereka.
Partai X juga mengusulkan untuk menghapuskan praktik uang dalam pemilu dan memastikan bahwa setiap pemilu dijalankan dengan jujur dan adil. Hanya dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang dikendalikan oleh segelintir orang. Tetapi demokrasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Kesimpulan: Kembalikan Kekuasaan pada Rakyat
Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan, di mana pengkhianatan kekuasaan bisa menjadikan negara ini semakin terpuruk. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak pada rakyat. Hanya dengan reformasi kekuasaan dan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip Pancasila dan kedaulatan rakyat. Indonesia bisa keluar dari krisis kekuasaan dan ekonomi yang mengancam masa depannya.
Dengan kembali pada prinsip dasar negara, menghapuskan oligarki dalam pemerintahan, dan memastikan pemilu yang bersih. Indonesia dapat mengembalikan kekuasaan pada rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sebenarnya: negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.
