beritax.id — Transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi fokus utama pemerintah. Terbitnya Undang-Undang ASN disebut sebagai langkah besar dalam reformasi birokrasi nasional. “UU ASN dan seluruh aturan turunannya menjadi fondasi perubahan manajemen ASN,” ujar MenPAN-RB Rini Widyantini, Selasa (11/11/2025). Ia menegaskan, regulasi ini ibarat potongan puzzle besar yang menyatukan sistem kepegawaian secara utuh.
Rini menjelaskan, transformasi mencakup pembangunan platform digital Smart ASN dan penguatan kepemimpinan berkarakter. ASN dituntut memiliki growth mindset, mampu belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kementerian PANRB juga mendorong rekrutmen ASN berbasis kebutuhan dan sistem merit. “Rekrutmen berbasis merit bukan sekadar administrasi, tapi fondasi penting bagi profesionalisme birokrasi,” jelasnya.
Partai X: ASN Harus Melayani, Bukan Sekadar Mencari Gaji
Partai X menilai transformasi ASN harus diarahkan pada semangat pengabdian, bukan sekadar formalitas jabatan. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan ASN adalah pelayan rakyat, bukan penguasa.
“ASN itu abdi negara, bukan abdi gaji. Mereka digaji untuk melayani, bukan dilayani,” tegasnya.
Menurut Rinto, birokrasi sering kehilangan makna pengabdian karena terjebak dalam rutinitas administratif.
Ia menegaskan kembali, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau ASN sibuk mengejar tunjangan tapi lupa tugas melayani, negara kehilangan ruhnya,” katanya.
Partai X menilai, reformasi birokrasi hanya berhasil jika ASN bekerja dengan hati dan integritas. “Bukan hanya pintar bikin laporan, tapi hadir nyata di tengah kebutuhan rakyat,” tegas Rinto.
Menurut Rinto, ASN yang berintegritas harus ikut menjaga nilai Pancasila dalam kehidupan publik. “Kalau ASN ikut diam, maka kebusukan moral akan jadi budaya,” tambahnya.
Prinsip Negara Menurut Partai X
Partai X menegaskan, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk melayani. “Rakyat adalah raja, pejabat hanyalah pelayan,” tegas Rinto mengutip prinsip dasar Partai X.
Negara terdiri dari tiga unsur utama: wilayah, rakyat, dan pemerintah. Tugas negara adalah menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan sosial.
Dalam analogi Partai X, negara seperti bus. Rakyat adalah pemiliknya, sedangkan ASN dan pejabat hanyalah sopir yang mengantarkan ke tujuan. “Kalau sopir seenaknya, rakyat berhak menggantinya,” ujarnya.
Solusi Partai X: Reformasi ASN Berbasis Moral dan Teknologi
Partai X menawarkan langkah konkret untuk memperkuat transformasi ASN.
Pertama, digitalisasi manajemen ASN agar efisien dan bebas korupsi. Kedua, pendidikan moral dan ideologi Pancasila wajib bagi seluruh ASN.
Ketiga, reformasi hukum berbasis kepakaran agar ASN tak takut bersikap jujur dan profesional. Keempat, pembentukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional melibatkan empat pilar bangsa: intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya, untuk menyatukan visi pelayanan publik.
Kelima, transformasi birokrasi digital yang transparan, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. “Birokrasi bukan tempat nyaman untuk pegawai, tapi medan bakti untuk bangsa,” tegas Rinto.
Penutup: ASN Adalah Wajah Negara di Mata Rakyat
Partai X menegaskan, ASN adalah representasi langsung dari negara. Jika ASN malas, korup, atau arogan, maka rusaklah citra negara di mata rakyat.“Negara kuat bukan karena banyak aturan, tapi karena banyak pelayan yang tulus,” kata Rinto.
Ia mengingatkan, ASN sejati bukan yang takut atasan, tapi yang takut mengkhianati rakyat.
“Reformasi ASN jangan berhenti di sistem. Ia harus tumbuh menjadi gerakan moral yang menegakkan keadilan sosial,” pungkasnya.
