beritax.id — Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menyatakan dukungan terhadap wacana pilkada tidak langsung demi menekan biaya pemerintah. Ia menilai pilkada langsung menyisakan beban tinggi dan memperlambat proses pembangunan di daerah.
Menurutnya, metode pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai lebih efisien secara anggaran dan administratif.
“Banyak pilkada high cost, kita ingin demokrasi lebih murah,” kata Cak Imin saat ditemui di Jakarta, Rabu. Cak Imin menyerahkan teknis dan formula pilkada tak langsung kepada DPR, sambil menegaskan bahwa usulan ini bukan demi menyenangkan Presiden.
Partai X: Demokrasi Tak Boleh Dipangkas Demi Anggaran
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengecam keras gagasan pilkada tak langsung. Ia menyebut wacana tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan hak konstitusional rakyat. Menurut Prayogi, mengorbankan partisipasi rakyat demi efisiensi anggaran adalah strategi licik untuk menutup akses kontrol publik.
“Pilkada langsung itu hak rakyat. Tak bisa dijadikan alat penghematan oleh pejabat kekuasaan,” tegasnya.
Ia mempertanyakan kepedulian partai pengusung ide ini terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi kekuasaan.
Menurut prinsip Partai X, negara harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat berdasarkan mandat kedaulatan rakyat.
Pilkada langsung merupakan wujud nyata dari prinsip itu, sebagai sarana kontrol rakyat atas kekuasaan daerah. Menghapus mekanisme itu berarti mencabut instrumen rakyat untuk memilih, menilai, dan menghukum penguasa daerah.
Solusi Partai X: Reformasi Biaya, Bukan Demokrasi
Partai X menawarkan solusi dengan reformasi pembiayaan, bukan mengurangi partisipasi rakyat. Negara wajib mengatur transparansi dana kampanye dan memperkuat pengawasan biaya melalui sistem digital terbuka.
Partai X juga mendorong pendanaan publik berbasis merit, bukan sponsor gelap dari oligarki.
“Kalau mahal, ubah sistem biayanya, bukan hak rakyatnya,” tegas Prayogi.
Ia menambahkan, demokrasi sejati memang menuntut biaya, tetapi lebih mahal lagi harga dari pemusatan kekuasaan. Partai X menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menolak wacana pilkada tidak langsung sebagai bentuk regresi demokrasi.
