beritax.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mencari jalan keluar terkait pencabutan kartu identitas pers jurnalis CNN Indonesia. Keputusan pencabutan ID liputan Istana milik Diana Valencia menimbulkan pertanyaan publik karena dilakukan tanpa penjelasan resmi. CNN Indonesia mengonfirmasi kejadian tersebut dan segera meminta klarifikasi dari Sekretariat Presiden.
Kronologi Kasus
Insiden terjadi pada Sabtu, 27 September 2025, usai Presiden Prabowo pulang dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma. Seorang petugas Biro Pers Istana mendatangi kantor CNN Indonesia dan mengambil langsung ID pers tersebut. CNN Indonesia menyebut tindakan itu mengejutkan sekaligus tidak berdasar karena tidak ada penjelasan resmi. Pertanyaan yang diajukan Diana terkait program makan bergizi gratis seharusnya dianggap kontekstual, bukan pelanggaran. Pihak CNN Indonesia segera mengirim surat protes kepada Sekretariat Presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Pertemuan klarifikasi dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/9).
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kebebasan pers adalah hak rakyat yang harus dilindungi negara. Ia mengingatkan tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Pencabutan ID pers tanpa dasar hukum jelas adalah ancaman bagi demokrasi. Netralitas pemerintah hanya bermakna jika diiringi keberanian melindungi suara rakyat. Membungkam jurnalis berarti membungkam kepentingan publik yang ingin mendapatkan informasi objektif. Rakyat berhak tahu, bukan dibatasi dengan alasan teknis atau prosedural.
Partai X menegaskan kebebasan berpendapat dan akses informasi adalah pilar utama demokrasi sejati. Negara harus menjamin pers bekerja tanpa intimidasi. Pancasila mengajarkan keterbukaan dan musyawarah, bukan pengendalian dan pembungkaman. Pers tidak boleh diposisikan sebagai ancaman, tetapi mitra strategis rakyat dalam mengawasi kekuasaan. Keadilan sosial hanya bisa terwujud bila rakyat mendapat informasi yang bebas, akurat, dan transparan.
Solusi Partai X
Partai X mendorong pemerintah segera mengembalikan ID liputan Diana Valencia sebagai langkah pemulihan kebebasan pers. Diperlukan regulasi jelas agar pencabutan ID pers tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Sekretariat Presiden wajib membuka ruang dialog transparan dengan media, bukan sekadar mencari kompromi. Mekanisme pengaduan independen harus diperkuat agar jurnalis terlindungi dari tekanan kekuasaan. Partai X juga menyerukan pembentukan lembaga pemantau kebebasan pers yang melibatkan masyarakat sipil. Dengan itu, kebebasan pers benar-benar menjadi pelindung suara rakyat, bukan korban dari kepentingan kekuasaan.
