beritax.id – Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan dukungan terhadap evaluasi pertambangan nikel di Raja Ampat. Ia menyebut keresahan masyarakat terkait kerusakan lingkungan di lima pulau kecil patut ditindaklanjuti secara serius. Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun tercatat dalam sorotan publik karena potensi dampak ekologis yang besar.
Fraksi Gerindra akan mendorong evaluasi nikel menyeluruh, termasuk aspek izin, dampak sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Budi menegaskan hilirisasi nikel sebagai industri strategis nasional tidak boleh mengorbankan konservasi laut Raja Ampat. Kawasan itu dikenal memiliki lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 jenis karang.
Partai X: Lindungi Raja Ampat Bukan Sekadar Retorika, Tapi Keadilan Ekologis
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas pemerintah bukan hanya mengevaluasi izin tambang. Lebih dari itu, pemerintah wajib melindungi, melayani, dan mengatur agar rakyat Papua tidak lagi dikorbankan oleh kepentingan industri ekstraktif.
Menurut Partai X, konservasi lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat harus menjadi prioritas kebijakan negara. Tidak cukup hanya menyebut pentingnya ekowisata dan keanekaragaman hayati. Tanpa langkah hukum tegas dan penghentian kegiatan tambang bermasalah, semua pernyataan hanya menjadi slogan kosong.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Rakyat di Atas Kekayaan Alam
Partai X menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penambangan di Raja Ampat yang diduga melanggar izin, tanpa persetujuan masyarakat adat, adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi.
Dalam prinsip Partai X, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah bagian dari hak rakyat atas hidup layak.
Negara wajib mencegah kerusakan ekosistem, bukan memfasilitasi pelanggaran dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Raja Ampat adalah warisan dunia, bukan ladang eksploitasi oligarki.
Solusi Partai X: Audit Total, Moratorium, dan Sekolah Negarawan untuk Papua
Sebagai solusi konkret, Partai X mendesak dilakukannya audit menyeluruh atas seluruh izin tambang di Papua. Pemerintah harus memberlakukan moratorium tambang di wilayah konservasi laut, termasuk Raja Ampat.
Partai X juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat Papua melalui program Sekolah Negarawan. Program ini membekali pemimpin lokal dengan wawasan etika, hukum lingkungan, serta kemampuan advokasi berbasis nilai-nilai Pancasila.
Sekolah Negarawan akan mencetak kader yang mampu menjaga kekayaan alam Papua, memperjuangkan hak ulayat, dan menolak eksploitasi yang merugikan rakyat.
Partai X menyayangkan jika langkah evaluasi hanya menjadi taktik meredam kritik. Pemerintah harus menjamin bahwa tanah Papua tidak lagi dijadikan arena kompromi kekuasaan dan dagang pejabat.
Jika negara ingin dipercaya, maka perlindungan terhadap Raja Ampat harus nyata: hentikan penambangan ilegal, cabut izin bermasalah, dan pulihkan ekosistem yang rusak.
Bukan saatnya lagi bicara konservasi sambil membiarkan kapal tongkang menabrak terumbu karang. Rakyat Papua dan seluruh bangsa Indonesia menuntut keadilan ekologis sekarang juga.
