beritax.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meyakini gaya koboi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dapat melonggarkan kebijakan pengetatan uang di pasar keuangan. Said menyebut imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok 6,9 persen, angka yang dianggap sebagai batas atas moderat. Ia menilai gaya kebijakan Purbaya memberi sentimen positif, terutama setelah keputusan mengalihkan Rp200 triliun dari BI ke bank milik negara untuk kredit usaha. Selain itu, Purbaya berencana memberi insentif bagi warga yang menyimpan dolar di dalam negeri. Banggar DPR mendukung langkah tersebut dengan harapan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7–8 persen dalam jangka menengah.
Kritik Partai X: Kebijakan Jangan Untungkan Pasar Saja
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai gaya koboi Menkeu jangan sampai hanya memuaskan pasar dan investor sementara rakyat terus menanggung beban. Menurut Partai X, setiap kebijakan ekonomi harus berpijak pada keadilan sosial, bukan sekadar menjaga stabilitas pasar.
Partai X menegaskan politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pelayan pasar. RAPBN maupun kebijakan fiskal harus memastikan rakyat mendapat manfaat langsung. Kesejahteraan tidak boleh dikorbankan demi angka pertumbuhan ekonomi semu yang hanya tercatat di laporan.
Solusi Partai X: Kendalikan Pasar, Lindungi Rakyat
Agar kebijakan ekonomi tidak liar dikendalikan pasar, Partai X menawarkan langkah konkret:
- Penguatan regulasi fiskal berbasis kepakaran untuk mencegah manipulasi pasar yang merugikan rakyat.
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional demi memastikan kebijakan fiskal tidak bias dan sejalan dengan kepentingan rakyat.
- Digitalisasi birokrasi keuangan agar distribusi anggaran transparan dan mengurangi peluang korupsi.
- Alokasi anggaran prioritas pada pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja ketimbang hanya menjaga kepercayaan investor asing.
- Pendidikan ekonomi berbasis Pancasila agar rakyat paham haknya mengawasi kebijakan fiskal negara.
Partai X menegaskan, gaya koboi Menteri Keuangan jangan hanya jadi jargon yang membuat pasar senang tetapi rakyat tetap sengsara. Negara harus memastikan ekonomi dikelola adil, berpihak pada rakyat, dan tidak tunduk pada kepentingan spekulasi. Jika pasar dibiarkan liar tanpa kendali, rakyat lagi-lagi menjadi korban utama.
