beritax.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras praktik pengoplosan gas subsidi yang ditemukan polisi di Cileungsi, Bogor. Ia menilai perbuatan itu membahayakan keselamatan warga, terutama masyarakat kecil yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga. Tabung gas oplosan berpotensi meledak dan mengancam nyawa keluarga pengguna.
Penggerebekan dilakukan di tiga titik lokasi pengoplosan di Kabupaten Bogor. Sayangnya, para pelaku berhasil kabur lebih dulu. Modus lama ini kembali terbongkar, namun tetap menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Peristiwa serupa juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp7,9 miliar. Delapan tersangka ditangkap, diduga memindahkan isi gas 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram, demi meraup untung besar.
Partai X: Akar Masalah Bukan Hanya Pelaku, Tapi Sistem Pengawasan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan bahwa pengoplosan gas subsidi bukanlah kejahatan baru. “Ini kejahatan lama yang terus terulang karena sistem pengawasan dan pengendalian masih lemah,” tegasnya. Ia menegaskan, negara seharusnya tidak hanya fokus menghukum pelaku, tetapi membenahi akar masalah dari hulu ke hilir.
Menurut Prayogi, tindakan pengoplosan ini juga menandakan bahwa distribusi subsidi belum tepat sasaran. “Kalau barang subsidi masih bocor, berarti pengawasan masih longgar, dan itu tanggung jawab negara,” katanya. Ia juga mengkritik lambannya koordinasi antarinstansi yang seharusnya mampu mengantisipasi modus seperti ini sejak awal.
Prinsip Partai X: Subsidi Harus Menguatkan, Bukan Jadi Komoditas Kejahatan
Partai X menekankan bahwa sistem subsidi harus dilandasi prinsip keadilan sosial, transparansi, dan pengawasan partisipatif.
Subsidi bukan hanya soal harga murah, tapi alat keberpihakan negara pada warga yang lemah secara ekonomi. Namun, ketika subsidi disalahgunakan, artinya ada yang gagal mengatur dan gagal mengawasi.
Dalam dokumen prinsip Partai X yang mengacu pada Sekolah Negarawan, disebutkan bahwa negara hadir untuk membangun ketahanan warga, bukan memperpanjang kerentanannya. Salah satunya, melalui distribusi energi yang adil, aman, dan tepat guna.
Solusi Partai X: Reformasi Distribusi dan Digitalisasi Subsidi Energi
Partai X mendorong pembenahan total sistem distribusi gas bersubsidi berbasis teknologi digital. Setiap tabung harus dilengkapi dengan QR code yang hanya bisa diakses melalui identitas konsumen yang diverifikasi. Pemerintah juga perlu melibatkan koperasi desa dan pengawasan komunitas berbasis partisipatif dalam distribusi dan pelaporan penyalahgunaan subsidi.
Selain itu, pembentukan Tim Integritas Subsidi Energi lintas kementerian yang berorientasi pada prinsip Sekolah Negarawan perlu segera dijalankan. Tim ini harus bersifat independen, melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.
“Negara jangan kalah oleh mafia gas, apalagi ketika rakyat kecil yang jadi korban. Negara harus lebih cerdas, tegas, dan hadir lebih awal,” tutup Prayogi.
